Jalan Sejarah

Jalan Sejarah

Kesultanan Cirebon

Sejarah Awal dan Berdirinya Kesultanan Cirebon


Kesultanan Cirebon
Kesultanan Cirebon

Pengislaman dan berdirinya kesultanan Cirebon tidak lepas dari pengaruh kesultanan Demak.

Fatahillah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati mendirikan kesultanan Cirebon juga atas nama Raja Demak.

Fatahillah adalah ipar dari sultan Trenggana karena menikahi saudara perempuannya.

Peranannya yang cukup besar, tidak hanya dalam hal agama saja, tetapi dalam bidang militer juga, membuatnya mendapatkan kepercayaan dari sultan Trenggana untuk mengadakan ekspansi ke Jawa Barat.

Setelah berhasil merebut Banten sebagai pangkal tolak pengislaman seluruh pantai utara Jawa Barat sampai di Cirebon.

Sunda Kelapa sebagai bandar Pajajaran berhasil direbut pada 1527 dan sebagai bagian dari Banten diberinya nama Jayakarta.

Kesultanan Cirebon didirikan oleh Fatahillah pada tahun 1524 M. Setelah merintis berdirinya kesultanan Cirebon,

Fatahillah mempercayakan kepada puteranya, pangeran Pasareyan sebagai Sultan Cirebon yang pertama dan melanjutkan perjalanan ke Banten.

Di Banten ia mendirikan pemukiman untuk pengikutnya (Kaum Muslimin).

Sampai pada 1552 menurut sejarah Banten, Fatahillah masih bermukim di Banten. Baru setelah pangeran Pasareyan meninggal pada 1552, Fatahillah memutuskan kembali ke Cirebon.

Kepindahannya itu dimaksudkan untuk lebih memusatkan diri kepada kehidupan rohani dan penyebaran agama Islam. Karena itu, ia menyerahkan Banten kepada puteranya Hasanuddin, yang ia angkat sebagai raja.

Fatahillah kemudian kembali ke Cirebon dan memerintah sampai akhirnya ia wafat pada tahun 1570 M. Sebagai Raja Cirebon, kekuasaan politik dan pemerintahan Fatahillah tidaklah terlalu besar.

Namun sebagai ulama atau wali pengaruhnya cukup besar.

Islam dari Cirebon meluas ke seluruh Tanah Sunda. Penyebaran agama Islam dan meluasnya bahasa dan kesenian Jawa ke Tanah Sunda bagian timur pada hakikatnya merupakan pengaruh Cirebon.

Menurut sumber setempat, pendiri Cirebon adalah Raden Walangsungsang, putera Prabu Siliwangi, penguasa Pajajaran.

Meskipun ia adalah anak sulung, akan tetapi ia tidak bisa menduduki tahta karena menganut agama Islam dari ibunya Ratu Subanglarang, putri Ki Gedeng Tapa.

Sedangkan waktu ituagama mayoritas di Pajajaran adalah Sunda Wiwitan (agama leluhur orang Sunda) Hindu dan Budha.

Posisinya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa, anak laki-laki Prabu Siliwangi dari istrinya yang kedua Nyai Cantring Manikmayang.

Kemudian ia pergi ke Cirebon untuk memperdalam agama Islam. Setelah dirasa cukup, ia bersama saudarinya Rara Santang kemudian menunaikan ibadah haji di Mekkah.

Disana Rara Santang menemukan jodohnya dan menikah sehingga tidak ikut kembali ke Cirebon.

Sepulangnya dari melaksanakan haji, pangeran Walangsungsang diminta oleh gurunya Syekh Datuk Kahfi (Nur Jati) untuk membuka lahan di wilayah Kebon Pesisir.

Namun dikatakan bahwa di Kebon Pesisir tidak sepenuhnya kosong karena sudah ada sepasang suami istri yaitu Ki Danusela dan istrinya yang tinggal disana,

akhirnya sebagai bentuk penghormatan maka Kuwu (Kepala Desa) Caruban yang pertama yang diangkat oleh masyarakat baru itu adalah Ki Danusela dengan gelar Ki Gedeng Alang-alang dan sebagai Pangraksabumi atau wakilnya,

diangkatlah Raden Walangsungsang. Setelah Ki Gedeng Alang-alang wafat, Walangsungsang diangkat menjadi penggantinya sebagai kuwu yang kedua,

dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Pangeran Walangsungsang lalu membuat sebuah pedukuhan di Kebon Pesisir, mendirikan Dalem Agung Pakungwati serta dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 M.

Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana.

Pangeran Cakrabuana, yang usai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman, tampil sebagai "raja" Cirebon pertama yang memerintah dari keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon.

Namun orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syarif Hidayatullah yang oleh Babad Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati (Wali Songo).

Perkembangan Kesultanan Cirebon


Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, ia digantika cicitnya, Pangeran Ratu atau yang lebih dikenal dengan Panembahan Ratu.

Pada masa pemerintahannya, kerajaan Hindu di Jawa Barat, Pajajaran sudah runtuh. Tetapi keruntuhan Pajajaran bukan dikarenakan serangan dari Cirebon, melainkan dari Banten.

Panembahan Ratu menjalin hubungan  damai dengan Mataram dan penguasa-penguasa setempat di sebelah barat Mataram.

Pada 1390, Panembaan Senapati dari Mataram membantu Panembahan Ratu dan para “pemimpin agama Cirebon” untuk mendirikan dan memperkuat tembok yang mengelilingi kotanya.

Rupanya Mataram hendak menjadikan Cirebon sebagai benteng pertahanannya di bagian barat. Sebaliknya, pengaruh spiritual dan kultural Cirebon terhadap Mataram cukup besar.

Raja-raja Mataram menaruh hormat yang mendalam terhadap Panembahan Ratu sebagai keturunan dari Sunan Gunung Jati. Seperti sultan Cirebon yang duduk diatas sitinggil yang mengilhami

Kesultanan Mataram.Panembahan Ratu mengalami masa pergolakan dengan datangnya Belanda, berdirinya kota Batavia serta usaha-usaha Mataram dan Banten untuk memerangi dan merebutnya kembali. Panembahan Ratu wafat pada 1649.

Setelah Panembahan Ratu I meninggal dunia pada tahun 1649, pemerintahan Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Rasmi atau Pangeran Abdul Karim,

karena ayah Pangeran Rasmi yaitu Pangeran Seda ing Gayam atau Panembahan Adiningkusumah meninggal lebih dahulu.

Pangeran Rasmi kemudian menggunakan nama gelar almahrum ayahnya yakni Panembahan Adiningkusuma yang kemudian dikenal pula dengan sebutan Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu II.

Sepeninggal Panembahan Girilaya, terjadi perpecahan terhadap Kesultanan Cirebon menjadi beberapa cabang yang masing-masing mempunyai dan mendirikan keraton.

Kekuasaan terbagi diantara ketiga putranya, yaitu Pangeran Martawijya, Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Wangsakarta.

Pada waktu terjadi Perang Trunojoyo, ketiga pangeran ini sementara berada di Mataram. Ketiganya berhasil ditangkap oleh Trunojoyo, kemudian dibawa ke daerah Kediri.

Ketiga pangeran ini berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Banten yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa.

Ketiga pangeran ini kemudian diperintahkan oleh sultan Ageng Tirtayasa untuk kembali ke Cirebon dan membagi kekuasaan di Cirebon dengan adil, serta dilarang bersahabat dengan Belanda.

Baca Juga :



Adapun kondisi Kesultanan Cirebon dalam bidang politik, sosial dan ekonomi antara lain:

Kondisi Ekonomi


Sebagai sebuah kesultanan yang terletak diwilayah pesisir pulau Jawa, Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdangangan jalur laut.

Dimana terletak Bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon. Juga memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagangan.

Selain itu, Hasil padi yang sangat besar yang dihasilkan oleh daratan rendah aluvial yang subur sepanjang pantai utara Cirebon dan Kendal.

Selain perdagangan dan pelayaran. Perekonomian Cirebon juga ditunjang oleh kegiatan masyarakatnya yang menjadi nelayan.

Cirebon juga dikenal sebagai kota udang, artinya Cirebon juga memiliki satu komoditi dagang utama yaitu terasi, petis dan juga garam.

Dalam kehidupan ekonomi juga masih ada peran dari orang asing. Orang asing tersebut menjadi syahbandar atau yang mengantur tentang ekspor impor perdagangan.

Cirebon yang menjadi syahbandarnya yaitu orang-orang Belanda. Alasan mengapa syahbandar diambil dari orang-orang asing, karena orang-orang asing dianggap lebih mengetahui tentang cara-cara perdagangan.

Dengan kedatangan Belanda keadaan ekonomi di Cirebon dikuasai penuh oleh VOC. Dengan diadakannya perjanjian antara Belanda dengan Cirebon 30 April 1981, Cirebon selalu memelihara kepercayaan terhadap Belanda.

Akan tetapi, seluruh komoditi perdagangan di Cirebon, dikuasai Belanda. Hal ini hanya akan menguntungkan pihak Belanda dan merugikan Cirebon.

Belanda menerapkan monopoli perdagangan dan pertanian, salah satu contohnya yaitu kebijakan menanam 10 pohon kopi tiap kepala keluarga di Priangan Timur. Juga dengan surat perintah tanggal 1 Maret 1729 M.

Kondisi Sosial dan Budaya


Kondisi Sosial Kerajaan Cirebon Perkembangan Cirebon tidak lepas dari pelabuhan, karena pada mulanya Cirebon memang sebuah bandar pelabuhan.

Maka dari sini tidak mengherankan juga kondisi sosial di Kerajaan Cirebon juga terdiri dari beberapa golongan. Diantara golongan yang ada antara lain, golongan raja beserta keluarganya, golongan elite, golongan non elite, dan golongan budak.

Cirebon juga dikenal memiliki keberagaman budaya yang kuat bernuansa religi, diantaranya Tarling, Tari Topeng, Berok, Rudat, Mapag Sri dan Sintren.

Keraton para keturunan Sunan Gunung Jati tetap dipertahankan di bawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah Hindia Belanda.

Kesultanan itu bahkan masih dipertahankan sampai sekarang. Meskipun tidak memiliki pemerintahan administratif, mereka tetap meneruskan tradisi Kesultanan Cirebon.

Misalnya, melaksanakan Panjang Jimat (peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw) dan memelihara makam leluhurnya Sunan Gunung Jati.

Kondisi Politik


Perkembangan politik yang terjadi pada Cirebon berawal dari hubungan politiknya dengan Demak. Fatahillah merupakan orang yang diberi kepercayaan oleh Sultan Trenggana untuk mengislamkan daerah Jawa Barat.

Sealin itu, kedua sulatn dari masing-masing kesultanan menikahkan putra-putri mereka.

Kesultanan Cirebon mengadakan hubungan politik dengan Kesultanan Mataram dan Banten dengan baik.

Kesultanan Mataram membantu Cirebon untuk mendirikan dan memperkuat tembok untuk mengelilingi kotanya.

Para sultan Mataram yang sangat menghormati para sultan dari Cirebon. Begitu juga dengan hubungan dengan Kesultanan Banten.

Peran Kesultanan Cirebon dalam penyebaran Islam


Penyebaran agama Islam pada mulanya dilakukan oleh Pangeran Cakrabuwana selaku pendiri pertama Cirebon terhadap masyarakat Cirebon.

Selanjutnya dilanjutkan oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sebagai ulama atau wali pengaruhnya cukup besar.

Penyebaran agama Islam dan meluasnya bahasa dan kesenian Jawa ke Tanah Sunda bagian timur pada hakikatnya merupakan pengaruh dari Cirebon.

Makam Sunan Gunung Jati menjadi tempat ziarah yang paling ramai dikunjungi orang di Jawa Barat.

Selain itu, Syair-syair keagamaan yang bercorak dsn berisi ajaran-ajaran mistik Islam banyak ditulis. Syair-syair itu disebut Suluk.

Selain itu, dibangunlah Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang mempunyai sembilan pintu, melambangkan Wali Sanga penyebar agama Islam.

Proses penyebaran Islam di Jawa Barat lebih banyak dikisahkan melalui daerah Cirebon dibawah pimpinan seorang raja dan ulama yaitu, Sunan Gunung Jati.

karena dua kekuasaan yang diperankannya, yaitu kekuasaan politik dan agama, maka ia mendapat gelar Ratu Pandita.

Sunan Gunung Jati yang tampil sebagai pemimpin agama dan politik, telah mengubah sistem dan struktur kenegaraan pada paham kekuasaan religius.

Keruntuhan Kesultanan Cirebon


Pada tahun 1681 Kesultanan Cirebon dipaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda. Pada taun 1788, Cirebon bangkit melawan Belanda di bawah pimpinan Mirza bersama dengan para ulama.

Perlawanan ini berhasil dipatahkan oleh Belanda. Kemudian Cirebon bangkit kembali melawan Belanda pada tahun 1793,1796 dan 1802.

Semua perlawanan ini berhasil dipatahkan oleh Belanda. Kedaulatan Cirebon jatuh ketangan Belanda.

Meskipun begitu, keraton-keraton para keturunan Sunan Gunung Jati masih tetap dipertahankan sampai abad XX dengan tunjangan dari pemerintah Hindia Belanda.

Baca Juga :

Sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore

Kerajaan Ternate


sejarah kerajaan ternate dan tidore

Sekitar abad ke-13 di Maluku sudah muncul beberapa kolano (kerajaan) yang memainkan peranan penting dalam bidang perdagangan.

Di Maluku ada empat kolano yang terkenal, yaitu ; Ternate, Tidore, Makian dan Moti.

Sesudah perjanjian Moti pada abad ke-14, Kolano Makian pindah ke Bacan dan Kolano Moti pindah ke Jilolo.

Para penguasa “Moluku Kie Raha” adalah keturunan Ja’far Shadiq, ditengarai adalah cucu Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu.

Ja’far Shadiq sampai di Maluku pada hari Senin 6 Muharram tahun 643 H/1250 Masehi dan kemudian menikah dengan seorang putri “Moluku Kie Raha” yang bernama Nur Sifa.

Dari pernikahan itu mereka dikaruniai delapan orang anak, empat putra dan empat putri. Anak-anak mereka itu adalah sebagai berikut :


  1. Cita Dewi ( Perempuan )
  2. Kaicil Buka (laki-laki)
  3. Sadarnawi (perempuan)
  4. Darajati (laki-laki)
  5. Saharnawi ( perempuan)
  6. Sahajati (laki-laki)
  7. Sagarnawi (perempuan)
  8. Masyhur Malamo ( laki-laki)

Empat putra Ja’far Shadiq inilah yang menjadi raja di empat kalano ( kerajaan) yang ada di kawasan Maluku. Mereka itu adalah sebagai berikut :


  1. Kaicil Buka adalah raja di Bacan
  2. Darajati adalah raja di Jailolo
  3. Sahajati adalah raja Tidore
  4. Masyhur Malamo adalah raja di Ternate

Dalam sejarah Maluku, Kolano Ternate dan Kolano Tidore yang banyak mendominasi sejarah kawasan ini.

Ternate dan Tidore sering terlibat pertikaian dalam perebutan hegemoni di kawasan Maluku. Jailolo dan Bacan kurang memainkan peranan penting dalam sejarah “Moluku Kie Raha”.

Mereka selalu tunduk pada Ternate atau Tidore.

Pada akhir abad ke-16 kerajaan Ternate meluaskan kekuasaannya ke daerah Maluku Tengah yaitu di Hoamooal (P.Seram),

dan di pulau-pulau kecil di sekitarnya (Buru, Manipang, serta Kelang dan Boanou) dimana motif yang sesungguhnya dalam exspansi ini tidak jelas,

tetapi ada kemungkinan karena faktor perdagangan cengkeh, dan adanya persaingan dengn bangsa-bangsa Portugis yang menguasai daerah Maluku.

Dengan bertambah maju dan berkembangnya akan penambahan rempah-rempah seperti, pala, cengkeh, lada maka menyebabkan semakin tingginya minat bangsa asing untuk mmeraih dan merangkul seluruh kepulauan Maluku.

Sehingga tidak asing lagi kalau kerajaan Ternate serta seluruh kerajaan yang ada di Maluku mengadakan perlawanan dengan peperangan,

yang mana dalam usaha tersebut tak krtinggalan pula peran ulama’ yang dengan gigihnya merintangi dan melawan penjajah yang hendak menguasai wilayah serta perekonomian negerinya.

Adapun tata susunan raja—raja yang berkuasa di kerajaan Ternate yaitu :

  1. Zainal Abidin sebagai Sultan Ternate I
  2. Sairullah sebagai Sulatan Ternate I.I
  3. Khairun sebagai Sultan Ternate III.
  4. Babullah sebagai Sultan Ternate IV.

Kerajaan Ternate menuggunakan sistem jual beli barang yang masih melanjutkan atau meneruskan tradisi lama,

yakni “barter” yaitu tukar menukar barang dengan barang lain yang diperlukan antara penjual dengan pembeli, ada pula yang menggunakan alat penukar konvensional yang lazim disebut uang.

Perkembangan ekonomi Ternate berjalan dengan pesat.

Hal ini terlihat dengan banyaknya masyarakat yang menanam rempah-rempah, yang terkenal merupakan tanaman yang sangat mahal harganya dan banyak peminatnya,

bukan saja dikalangan Indonesia sendiri, tetapi  juga bangsa-bangsa asing yang datang ke Maluku.

Kerajaan Ternate seperti halnya kerajaan Islam yang lain juga telah menggenal politik dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam pergantian kekuassaan raja masih berlaku sistem turun temurun dan ini terbukti ketika Sultan yang pertama (Zainal Abidin) wafat, sebagai gantinya adalah putranya yang bernama Sirullah.

Pada masa pemerintahan raja-raja Ternate Telah beberapa kali Terjadi perjanjian diantaranya adalah : Perjanjian De Mesquita, seorang kristen yang dilakukan oleh Sultan Khairun.

Beliau diundang dalam acara jamuan besar di benteng Portugis untuk mrnghormati perjanjian yang teelah mereka lakukan,

akan tetapi di luar dugaan terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan yaitu Sultan Khairun ditikam oleh pengawal pribadi De Mesquita dan akhirnya saat itu juga Sultan meninggal. 

Dengan peristiwa tersebut, Babullah sebagai putranya menjjadi marah dan seluruh daerah Ternate menjadii guncang baru kemudian pejabat atau orang-orang besar melantik Babullah menjadi Sultan pengganti ayahnya.

Pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah (1500-1521), Ternate semakin berkembang, rakyatnya diwajibkan berpakaian secara islami,

teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate.

Pada masa ini pula datang orang Eropa pertama di Maluku, Loedwijk de Bartomo (Ludovico Varthema) tahun 1506.

Tahun 1512 Portugal untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Ternate dibawah pimpinan Fransisco Serrao, atas persetujuan sultan, Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate.

Portugal datang bukan semata–mata untuk berdagang melainkan untuk menguasai perdagangan rempah–rempah, pala dan cengkih di Maluku. Untuk itu terlebih dulu mereka harus menaklukkan Ternate.

Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Janda sultan, permaisuri Nukila dan Pangeran Taruwese, adik almarhum sultan bertindak sebagai wali.

Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore dibawah satu mahkota yakni salah satu dari kedua puteranya,

Pangeran Hidayat (kelak Sultan Dayalu) dan pangeran Abu Hayat (kelak Sultan Abu Hayat II). Sementara pangeran Tarruwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri.

Portugal memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah perang saudara. Kubu permaisuri Nukila didukung Tidore sedangkan pangeran Taruwese didukung Portugal.

Setelah meraih kemenangan pangeran Taruwese justru dikhianati dan dibunuh Portugal.

Gubernur Portugal bertindak sebagai penasihat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk dewan kerajaan untuk mengangkat pangeran Tabariji sebagai sultan.

Tetapi ketika Sultan Tabariji mulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa, India.

Di sana ia dipaksa Portugal untuk menandatangani perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan vasal kerajaan Portugal, namun perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Khairun (1534-1570).

Baca Juga :



Perlakuan Portugal terhadap saudara–saudaranya membuat Sultan Khairun geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku.

Tindak–tanduk bangsa Barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Khairun.

Sejak masa sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu dari tiga kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara abad ke-16 selain Aceh dan Demak setelah kejatuhan Malaka pada tahun 1511.

Ketiganya membentuk Aliansi Tiga untuk membendung sepak terjang Portugal di Nusantara.
Tak ingin menjadi Malaka kedua, sultan Khairun mengobarkan perang pengusiran Portugal.

Kedudukan Portugal kala itu sudah sangat kuat, selain memiliki benteng dan kantong kekuatan di seluruh Maluku mereka juga memiliki sekutu–sekutu suku pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadang Ternate.

Dengan adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugal di Malaka, Portugal di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Khairun.

Secara licik gubernur Portugal, Lopez de Mesquita mengundang Sultan Khairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh sultan yang datang tanpa pengawalnya.

Pembunuhan Sultan Khairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugal, bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Baabullah (1570-1583), pos-pos Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur.

Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575.

Di bawah pimpinan Sultan Baabullah, Ternate mencapai puncak kejayaan, wilayah membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga Kepulauan Marshall di bagian timur, dari Filipina Selatan di bagian utara hingga kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan.

Sultan Baabullah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni hingga menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia timur, di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah barat dan tengah Nusantara kala itu.

Periode keemasaan tiga kesultanan ini selama abad 14 dan 15 entah sengaja atau tidak dikesampingkan dalam sejarah bangsa ini padahal mereka adalah pilar pertama yang membendung kolonialisme Barat.

Sepeninggal Sultan Baabullah, Ternate mulai melemah, Kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate.

Dengan kekuatan baru Spanyol memperkuat kedudukannya di Filipina, Ternate pun menjalin aliansi dengan Mindanao untuk menghalau Spanyol namun gagal, bahkan Sultan Said Barakati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Manila.

Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603.

Ternate akhirnya berhasil menahan Spanyol namun dengan imbalan yang amat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan-lahan menguasai Ternate.

ada tanggal 26 Juni 1607 Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol.

Pada tahun 1607 pula Belanda membangun benteng Oranje di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di nusantara.

Sejak awal hubungan yang tidak sehat dan tidak seimbang antara Belanda dan Ternate menimbulkan ketidakpuasan para penguasa dan bangsawan Ternate.

Diantaranya adalah Pangeran Hidayat (15??-1624), raja muda Ambon yang juga merupakan mantan wali raja Ternate ini memimpin oposisi yang menentang kedudukan sultan dan Belanda.

Ia mengabaikan perjanjian monopoli dagang Belanda dengan menjual rempah–rempah kepada pedagang Jawa dan Makassar.

Semakin lama cengkeraman dan pengaruh Belanda pada Ternate semakin kuat.

Belanda dengan leluasa mengeluarkan peraturan yang merugikan rakyat lewat perintah sultan. Sikap Belanda yang kurang ajar dan sikap sultan yang cenderung manut menimbulkan kekecewaan semua kalangan.

Sepanjang abad ke-17, setidaknya ada pemberontakan yang dikobarkan bangsawan Ternate dan rakyat Maluku salah satunya adalah pada tahun 1635,

demi memudahkan pengawasan dan mengatrol harga rempah yang merosot Belanda memutuskan melakukan penebangan besar–besaran pohon cengkeh dan pala di seluruh Maluku atau yang lebih dikenal sebagai Hongi Tochten yang menyebabkan rakyat mengobarkan perlawanan.

Pada tahun 1641, dipimpin oleh raja muda Ambon, Salahakan Luhu, puluhan ribu pasukan gabungan Ternate, Hitu dan Makassar menggempur berbagai kedudukan Belanda di Maluku Tengah.

Salahakan Luhu kemudian berhasil ditangkap dan dieksekusi mati bersama seluruh keluarganya pada tanggal 16 Juni 1643. Perjuangan lalu dilanjutkan oleh saudara ipar Luhu, Kapita Hitu Kakiali dan Tolukabessi hingga 1646.


Kerajaan Tidore


Kesultanan Tidore adalah bersaudara dengan Kesultanan Ternate. Berdasarkan silsilah Kerajaan Maluku Utara, raja Tidore yang pertama,

Sahajat adalah saudara Mansyur Malamo, raja Terate yang pertama. Mereka adalah Ja’far Shadiq.

Raja Ciriliyati adalah Raja Tidore yang pertama masuk Islam. Ia masuk Islam setelah mendapatkan seruan dakwah dari seorang mubaligh Arab yang bernama Syekh Mansyhur.

Setelah masuk Islam, Raja Ciriliyati diberi gelar Sultan Jamaluddin ( 1495-1512).

Setelah Sultan Jamaluddin wafat, jabatannya sebagai Sultan Tidore digantikan oleh putera sulungnya, yaitu Sultan Mansyur.

Pada tahun 1521 Sultan Mansyur menerima kedatangan Spanyol di Tidore. Spanyol masuk ke Tidore melalui Filipina. Allasan Sultan Mansyur menerima kedatangan Spanyol karena ia kalah bersaing dalam membangun hubungan dengan Portugis.

Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku (1780-1805 M). Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris.

Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa.

Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu, baik oleh Portugal, Spanyol, Belanda maupun Inggris sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat.

Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, sebagian Halmahera, Raja Ampat, Kai, dan sebagian Papua.

Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya, Sultan Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali Kepulauan Maluku.

Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam.

Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan De Mesquita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah dibawah kitab suci Al-Qur’an.

Kesultanan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti di daerah Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, Tidore banyak didatangi oleh Bangsa-bangsa Eropa.

Bangsa Eropa yang datang ke Maluku, antara lain bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda.

Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing (Spanyol dan Portugis) yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut.

Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu Domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol ke luar Kepulauan Maluku.

Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat.

Baca Juga :

Sejarah Kesultanan Banjar

Berdirinya Kesultanan Banjar


Sejarah Kesultanan Banjar

Di Kalimantan nama Banjar mula-mula dipakai untuk membedakan orang Melayu dan orang Jawa yang berjasa terhadap Sultan Suriansyah, sesuai dengan arti Banjar itu sendiri, yaitu ‘kelompok’.

Sedangkan Banjarmasin berasal dari kata Banjarmasih, yang mengalami perubahan. Perubahan ini ada dua kemungkinan. Pertama, karena lidah asing (Belanda).

Kedua, pedagang-pedagang Jawa dengan layarnya pada musim kemarau, di saat sungai Barito dan Martapura airnya menjadi asin, maka disebutlah Banjarmasin.

Menurut hikayat Banjar, Kesultanan bermula dari konflik istana yang terjadi di kerajaan Daha-Hindu, antara Pangeran Tumemnggung dan Pangeran Samudera.

Dalam pertikaian ini, Pangeran Samudera dapat dikalahkan oleh Pangeran Tumenggung.

Karena itu, Pangeran Samudera pergi berkelana menelusuri ke Tamban, Muhur, Baladean, Belitung dan akhirnya sampai di Pulau Jawa dan meminta bantuan pada Kesultanan Demak, yang ketika itu dipimpin oleh Raden Fatah.

Kesultanan Demak bersedia membantunya, tapi dengan syarat Pangeran Samudera bersedia masuk Islam.

Syarat lain, jika Pangeran Samudera berhasil berkuasa, maka ia ikut bertanggung jawab dalam menyebarkan agama Islam di Kalimantan. S

yarat tersebut disetujui oleh Pangeran Samudera dan dari pihak Kesultanan Demak mengirimkan 1000 bala tentara lengkap dengan persenjataannya.

Dengan bantuan Demak, Pangeran Samudera segera mengerahkan kekuatan sebesar 5000 pasukan. Melihat kekuatan Pangeran Samudera yang begitu besar, Pangeran Tumenggung mengurungkan niatnya untuk berperang dan memilih jalan damai.

Akhirnya, Pangeran Samudera berhasil menjadi sultan pertama di Kesultanan Banjar. Ia diberi gelar Sultan Suriansyah. Rakyat setempat menyebutnya dengan Panembahan Habang.

Perkembangan Kerajaan Banjar


Sultan Suriansyah memerintah dari tahun 1526 hingga 1550.

Pada masa pemerintahannya wilayah Kesultanan Banjar meliputi Tabolang, Barito, Alai, Hamandit, Balangan, Katingan, Sampit, Pambuang, Sukadana, Sanggu, Sambas, Batang Luwai, Karasikan, Kota Waringin, Pasir, Kutai, dan Berau.

Secara keseluruhan daerah-daerah ini terletak di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, sedangkan pusat pemerintahannya beberapa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Di samping memperluas kekuasaannya, Sultan Suriansyah juga berusaha mengembangkan ajaran Islam di Kalimantan.

Hal ini sesuai dengan janjinya dulu, Sultan Suriansyah meminta bantuan pada Kesultanan Demak. Setelah Sultan Suriansyah wafat, ia digantikan oleh puteranya yaitu Sultan Rahmatullah, yang berkuasa pada tahun 1570-1570.

Setelah Sultan Hidayatullah wafat ia digantikan oleh putranya, Sultan Hidayatullah, yang berkuasa pada tahun 1570-1595.

Setelah Sultan Hidayatullah mangkat, maka jabatan sultan oleh puteranya, Sultan Mustain Billah, yang memerintah pada tahun 1595-1620.

Pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah, pusat pemerintahan Kesultanan Banjar dipindahkan ke Kayutangi, Martapura.

Kesultaan Banjar mulai masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah (1594-1620), Sultan Inayatullah (1620-1637), dan Sultan Saidullah.

Pada masa ini, lada menjadi komoditas perdagangan utama di Kesultanan Banjar. Sejak pertengahan tahun 1650 hingga tahun 1850, Kesultanan Banjar banyak disibukkan oleh persoalan konflik istana.

Sebelum Sultan Tahlillah (1700-1745 M) berkuasa, tidak ada peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Kesultanan Banjar.

Baru setelah Sultan Tahilillah berkuasa, berkali-kali Kesultanan Banjar mengalami ketegangan politik yang disebabkan adanya perebutan kekuasaan dalam kerajaan.

Sultan Tamjidillah I (1745-1778 M) merebut kekuasaan dari kemenakannya yang belum dewasa yaitu Sultan Kuning.

Dalam tahun 1747 Tamjidillah membuat kontrak dengan VOC yang menjadi dasar hubungan dagang antara Banjar dan Batavia.

Baca Juga :


Sistem Pemerintahan Kerajaan Banjar


Kerajaan Banjar pada abad ke-17, ada hubungan dengan kerajaan Mataram di Jawa. Hubungan ini memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan kerajaan Banjar.

Cence, sarjana Belanda mengatakan bahwa corak organisasi pemerintah Banjar banyak dipengaruhi oleh Jawa, meskipun bukan Majapahit tapi mungkin dari Demak atau Mataram.

Ia mengambil contoh organisasi kerajaan Kota Waringin yang merupakan bagian dari kerajaan Banjarmasin, yang jelas dipengaruhi oleh Jawa.

Walaupun susunan organisasi  pemerintah dibangun menurut model Jawa, raja dalam kekuasaannya tidaklah mutlak (seabsolut) raja-raja Mataram.

Dalam struktur pemerintahan seorang Mangkubumi merupakan orang yang paling berkuasa dalam menjalankan pemerintahan setelah Raja.

Dia didampingi oleh seorang pengiwa dan seorang panengen. Kemudian dibawah Mangkubumi terdapat empat jaksa yang bertugas mengadili, khususnya memungut denda dan menyita.

Di bawah keempat jaksa itu terdapat lagi empat pengayu jaksa atau mantri bumi, yang membawahi empat puluh mantri kerajaan. Pejabat terakhir ini masing-masing membawahi seratus pegawai.

Sistem Sosial-Ekonomi


Perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang pesat sejak akhir abad ke-16 sampai abad ke-17 masehi. Banjarmasin menjadi kota dagang yang sangat berarti untuk mencapai suatu kemakmuran kerajaan.

Kalimantan Selatan memiliki perairan yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Perdagangan di Banjarmasin pada permulaan abad ke-17 M dimonopoli oleh golongan Tionghoa.

Kuatnya penarikan lada dari mereka untuk perdagangan ke Tiongkok mengakibatkan penanaman lada di Banjarmasin menjadi pesat sekali.

Perahu-perahu tiongkok datang ke Banjarmasin membawa barang-barangnya berupa barang pecah belah dan pulang membawa lada.

Pada masa puncak kemakmurannya di permulaan abad ke-18 M, rata-rata setiap tahunnya mencapai 12 buah perahu Tiongkok yang datang ke Banjarmasin.

Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segi tiga piramid. Lapisan teratas, adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas.

Golongan minoritas ini terdiri dari kaum bangsawan atau keluarga raja yang sebagian memangku jabatan birokrasi dan sebagian lainnya melakukan usaha pribadi,

seperti pedagang atau pemilik usaha pendulangan intan dan emas, semuanya dikuasai oleh famili kerajaan, keluarga dari raja yang dikenal sebagai golongan bangsawan.

Selain itu, pemimpin agama Islam, juga merupakan golongan penguasa tingkat atas yang mengatur semua kegiatan para pedagang, rakyat umum dan para petani.

Penempatan golongan pemimpin agama pada tempat teratas ini didasarkan pada, bahwa agama Islam merakan agama resmi di kerajaan dan pemimpin agama Islam dalam struktur kerajaan adalah satu kesatuan.

Sedangkan golongan mayoritas dalam masyarakat adalah golongan terbawah yang terdiri dari petani, nelayan, pedagang dan lain sebagainya biasa disebut orang jaba.

Perekonomian masyarakat Banjar terdiri atas: Pertanian, Nelayan, dan Industri.

Peran Ulama dalam Kerajaan Banjar

Pertengahan abad ke-18, di Kesultanan Banjar hidup seorang ulama yang cukup terkenal.

Ulama itu adalah Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812). Syaikh ini belajar mendalai Islam di Haramain selama 35 tahun.

Pada tahun 1772, Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari pulang dari Haramain dan diangkat menjadi penasehat kesultanan.

Di samping itu, Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari juga diberi sebidang tanah oleh Sultan Banjar. Di atas tanah itu, ia membangun tempat belajar Islam bagi rakyat Banjar.

Ia juga berhasil menulis dua kitab yang sangat terkenal, yaitu Sabilal Muhtadin dan Kitab Parukunan. Sementara dengan Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, hidup pula seorang ulama sufi di Kesultanan Banjar, dia adalah Syaikh Muhammad Nafis al-Banjari.

Syaikh ini juga banyak belajar pada ulama-ulama sufi terkenal dan pada tahun 1786. Syaikh Muhammad Nafis al-Bnajari menulis sebuah kitab yang berjudul ad-Dur an-Nafis.

Buku ini dilarang beredar luas oleh pemerintah Belanda, karena dianggap bisa berbahaya bagi kedudukan Belanda di Kalimantan.

Hadirnya ulama-ulama tersebut telah banyak mempengaruhi Kesultanan Banjar dalam masalah hukum.

Dengan bantuan para ulama, Kesultanan Banjar berusaha menegakkan hukum Islam dalam masalah keluarga, perkawinan dan pidana.

Kesultanan Banjar menerapkan hukuman bunuh bagi orang Islam yang murtad, hukuman potong tangan bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan pencurian, dan hukuman dera bagi mereka yang terbukti melakukan tindak perzinaan.

Secara hukum, sultan Banjar tak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga “Ulil Amri” bagi seluruh rakyat Banjar. Kedudukan seperti ini sesuai dengan hukum Islam.

Runtuhnya Kerajaan Banjar


Pada tahun 1851, konflik istana Kesultanan Banjar masih berlanjut. Dalam hal ini, ada dua putra mahkota yang bersaing untuk memperebutkan jabatan sultan di Kesultanan Banjar.

Mereka adalah Pangeran Hidayatullah, putra Sultan Muda Andurrahman dari permaisuri Ratu Siti dan Pangeran Tajmidillah, putra Sultan Muda Abdulrrahman dari selir keturunan Cina, yang bernama Nyai Aminah.

Secara Tradisi, kedudukan Pangeran Hidayatullah lebih kuat untuk menggantikan ayanya sebagai sultan, tetapi karena adanya campur tangan dari Belanda, maka yang berhasil menjadi sultan adalah Pangeran Tajmidillah.

Dilihat dari gaya hidupnya, Sultan Tajmidillah memang dekat dengan Belanda. Pada tanggal 8 Agustus 1852, Pangeran Tamjidillah dilantik sebagai Sultan di Kesultanan Banjar sekaligus menrangkap sebagai mangkubumi. Selain dilantik,

Pangeran Tajmidillah diberi Gelar Sultan Sulaiman Muda. Sayangnya, kepemimpinan Tajmidillah tidak disenagi oleh kalanagn istana dan masyarakat.

Melihat kondisi yang tidak kondusif, Sultan Adam al-Wasiq Billah pergi melapor ke Belanda di Batavia.

Laporan itu tidak direspon oleh Belanda, sehingga kondisi ini membuat pangeran Antasari (seorang keluarga istana Banjar), bergerak memimpin gerakan rakyat Banjar menentang kekuasaan Tajmidillah yang disokong oleh Belanda.

Gerakan Pangeran Antasari ini didukung oleh Pangeran Hodayatullah, Kyai Adipati Anom, Tumenggung Surapati, Pembakal Suli, Kyai Langlang, dan haji Buyasin.

Gerakan Pangeran Antasari berhasil memobilisasi rakyat Banjar untuk berjuang melawan Belanda yang bersekongkol dengan Tajmidillah.

Pada tanggal 28 April 1859, Pangeran Antasari berperang melawan Belanda dan Tajmidillah. Mula-mula pasukan Pangeran Antasari menyerbu Belanda di pertambangan batu bara.

Pada 25 Juni 1859 Sultan Tajmidillah dipecat oleh Belanda karena tidak mampu meredam gerakan yang dilancarkan oleh Pangeran Antasari.

Setelah berperang beberapa tahun, akhirnya pada tahun 1862, Pangeran Hidayatullah menyerah dan dibuang oleh Belanda ke Cianjur.

Setelah Pangeran Hidayatullah menyerah, maka Pangeran Antasari segera dinagkat menjadi pemimpin rakyat Banjar yang baru.

Sebagai pemimpin rakyar Banjar, Pangeran Antasari diberi gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin.

Pangeran Antasari melanjutkan perjuangan rakyat Banjar sampai tanggal 11 November 1862. Perjuangan selanjutnya dipimpin oleh putranya, yaitu Muhammad seman.

Muhammad Seman melanjutkan perjuangan rakyat Banjar sampai pada tahun 1905. Muhammad Seman lebih memilih mati sayhid di tangan musuh dari pada merelakan rakyat Banjar dijajah oleh Belanda.

Baca Juga :

Sejarah Kerajaan Pajang

sejarah kerajaan pajang

Asal Usul Kerajaan Pajang


Kerajaan Pajang banyak dimuat baik di dalam serat kandha maupun Babad Tanah Jawi.

Kerajaan Pajang erat kaitannya dengan Jaka Tingkir. Masa kecilnya bernama Mas Karebet, sebab pada saat lahirnya sedang diadakan pertunjukan Wayang beber di rumahnya.

Pada masa remaja ia bernama Jaka Tingkir, karena sepeninggal ayahnya ia dipelihara oleh janda di Tingkir.

Letak Tinggir di sebelah Selatan Kota Salatiga sekarang. Ada jalan kuno dari Tingkir ke Demak melalui Bringin kemudian Godong.

Rute ini dipergunakan pula oleh utusan VOC pada 1620 dalam rangka mengunjungi Ibu kota Mataram di Kartasura.

Jaka tingkir sebagai raja dari Kerajaan Pajang juga dimitoskan sebagai pahlawan yang berkuasa atas masyarakat buaya (bajul) seperti halnya kakek nya, Jaka Sengara, yakni raja Andayaningrat dari Pengging.

Banyak cerita yang hebat-hebat tersebar luas. Pejuang muda ini kemudian mengabdi ke Keraton Demak sebagai prajurit tamtama.

Karena perkawinanya dengan Putri Sultan Trenggana ia pun dapat memasuki kehidupan keluarga istana.

Meskipun bagi Sultan Demak semula tidak jelas benar bahwa Jangka Tingkir berasal dari keluar Raja Pengging,

tetapi terbukti kemudin bahwa Sultan Demak menetapkan dia untuk berkedudukan di Pajang.

Menurut babad, kemudian kerajaan di Pajang ini dibangun menurut gaya arsitektur Keraton Demak.

Setelah wafatnya Sultan Trenggana, maka terjadilah kekacauan akibat perebutan tahta antara calon pengganti Sultan Trenggana.

Para pengganti Sultan Trenggana adalah Pangeran Prawoto, anak Sultan Trenggana dan Pengeran Seda Ing Lepen, adik Sultan Trenggana.

Dalam pertikaian ini Pangeran Seda Ing Lepen mati terbunuh dan Pangeran Prawoto beserta keluarganya mati dibunuh oleh anak pangeran Seda Ing Lepen, Arya Penangsang.

Arya penangsang terkenal sebagai orang yang sangat kejam. Untuk dapat merebut tahta Kerajaan Demak, maka ia harus mengalahkan menantu Sultan Trenggana, Adiwijaya.

Pada masa ini, Adiwijaya kedudukannya adalah sebagai adipati Pajang. Akhirnya atas bantuan beberapa adipati, Adiwijaya berhasil membunuh Arya Penangsang.

Setelah berhasil membunuh Arya Penangsang, maka pada tahun 1568, Adiwijaya memindahkan atribut-atribut Kerajaan Demak ke Pajang,

Pengesahan Adiwijaya sebagai Sultan pertama di Kerajaan Pajang, maka ia diberi gelar dengan Sultan Adiwijaya.


Suatu hal lagi yang perlu diperhatikan, bahwa didirikannya Kerajaan Pajang oleh Adiwijaya juga mendapat tantangan dari Sunan Kudus,

karena Sunan Kudus tidak mau aliran Islam yang dianut oleh Syekh Siti Jenar hidup kembali.

Model Islam yang dianut oleh Syekh Siti Jenar adalah model Islam Pedalaman yang merupakan sinkritisme dari ajaran Islam dengan budaya Jawa.

Ajaran Islam yang dianut oleh Syekh Siti Jenar adalah ajaran Wahdatul wujud.

Kesultana Pajang  yang didirikan oleh Sultan Adiwijaya tidak mudah mendapatkan pengakuan dari adipati-adipati yang setia pada Kerajaan Demak.

Gresik dibawah pimpinan Sunan Giri Perapen ( Sunan Giri IV  ) dan Sedayu, Surabaya dan Pasuruan dibawah pengaruh Pengaren Langgar, menantu Sultan Tranggana,

pada mulanya tidak mau mengakui  Pajang sebagai Kerajaan tertinggi di Jawa.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, akhirnya pengaruh Pangeran Langgar mulai memudar, terutama setelah keluarnya fatwa dari Sunan Giri Perapen,

bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, maka lebih baik bersatu dibawah pimpinan Kerajaan Pajang.

Setelah daerah-daerah diatas, maka daerah Tuban, Pati, Pemalang, Madiun, Demak dan Mataram ikut pula mengakui Kerajaan Pajang.

Khususnya wilayah Demak sendiri, setatusnya berubah menjadi kadipaten yang dipimpin oleh seorang adipati yatu, Arya Pangiri, anak dari Pangeran Prawoto (cucu Sultan Trenggana).

Akhirnya Kerajaan Pajang tampil sebagai pewaris Kerajaan Demak yang mendapatkan pengakuan dari berbagai adipati di Jawa Tengah dan Jawa Timur.


Nama-nama Raja Kerajaan Pajang


Raja pertama adalah Hadiwijaya pendiri kerajaan Pajang itu sendiri.

Yang kedua adalah Arya Pangiri anak angkat sekaligus menantunya yang awalnya memimpin Demak.

Yang ketiga adalah pangeran Benawa anak kandung Hadiwijaya yang kemudain merebut  kekuasaan dari tangan Arya Pangiri.


Perkembangan Kerajaan Pajang


Aspek Sosial Budaya


Kehidupan rakyat Pajang mendapat pengaruh Islamisasi yang cukup kental sehingga masyarakat Pajang sangat mengamalkan syariat Islam dengan sungguh-sungguh .

Pada pemerintahan Sultan Hadiwijaya dunia kesusastraan serta kesenian yang semula sudah berkembang

di Demak dan Jepara perlahan-lahan mulai menyebar di pedalaman selaian kesusastraan yang menyebar pedalaman agama islam juga memberikan pengaruh yang kuat dipedalaman dan pesisir pantai.

Aspek Ekonomi


Pindahnya pusat Kerajaan Demak ke Pajang sangat mempengaruhi pola penyebaran dan perekonomian Islam di Jawa.

Kerajaan Demak adalah Kerajaan Islam yang menggantungkan hidupnya pada budaya maritim dan sangat bersemangat dalam memerangi Portugis.

Sedangkan Kerajaan Pajang adalah Kerajaan Islam yang menggantungkan hidupnya pada budaya agraris, karena secara geografis Pajang jauh terletak di pedalaman Jawa.

Tanahnya yang subur didukung sungai bengawan Solo menjadikan Pajang sebagai lumbung beras pada abad 16-17 di tambah dengan memanfaatkan sungai bengawan solo, Pajang bisa mengekspor beras ke luar.

Kemajuan pertanian itu tidak terlepas karena pajang yang terletak di Datarann Rendah tempat bertemunya sungai pepe dan sungai dengkeng,

kedua sungai tersebut berasal dari sumber mata air dari lereng gunung merapi dengan bengawan solo sehingga irigasi berjalan lancar dan pertanianpun mengalami kemajuan yang pesat.

Pada masa kejayaan Demak, pajang sudah melakukan eksport beras melalui perniagaan bengawan solo.

Melihat lumbung padi yang begitu besar Demak ingin menguasai pajang dan juga mataram kerana lumbung padinya untuk membentuk negara yang agraris maritim yang ideal.

Aspek Politik


Pada masa Kerajaan Demak wali sanga berperan sangat penting karena mereka ikut membangun dan mendirikan kerajaan Demak tersebut bahkan mereka ikut menentukan kebijakan politik demak.

Tetapi setelah masa kerajaan Pajang peran wali sanga masih dibutuhkan tetapi tidak terlalu kental.

Dalam berita dikabarkan bahwa Sunan Kudus terlibat dalam pembunuhan Sunan Prawata yang yang dibunuh oleh Arya Panangsang.

Setelah terjadi perselisihan antara Aryapenangsang dan Hadiwijaya dikisahkan Sunan Kalijaga memohon kepada Sunan Kudus agar para sepuh Wali sebagai ulama dapat menempatkan diri sebagai orang tua.

Tidak ikut campur dalam urusan “rumah tangga” anak-anak. Biarkanlah Arya Penangsang dan Hadiwijaya menyelesaikan persoalanya sendiri .

Mereka hanya mengamati semua yang terjadi dan mereka hanya berkata “sing becik ketitik sing olo ketoro”.

Baca Juga :

Sejarah Perjuangan Nahdlatul Ulama

sejarah nahdlatul ulama 

Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama


Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah gejala yang unik, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh Dunia Muslim.

Ia adalah sebuah organisasi ulama tradisionalis yang memiliki pengikut yang besar jumlahnya, organisasi non-pemerintah paling besar yang masih bertahan dan mengakar di kalangan bawah.

Ia mewakili, paling tidak, dua puluh juta Muslim, yang meski tidak selalu terdaftar sebagai anggota resmi merasa terikat kepadanya melalui ikatan-ikatan kesetiaan primordial.

Di sebuah negeri yang dilanda kecenderungan-kecenderungan kuat ke arah pemusatan (sentralisasi),

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi paling signifikan yang sangat terdesentralisasi.

Para pengkritiknya mengaitkan desentralisasi yang luar biasa ini dengan ketidakefektifan pengurus pusatnya,

sementara warga Nahdlatul Ulama (NU) sendiri lebih suka menghubungkannya dengan rasa kemandirian yang sangat tinggi yang dimiliki para kyai lokal yang menjadi penyangga moral organisasi ini.

Nahdlatul Ulama (NU) secara organisasi didirikan pada 31 Januari 1926 dalam sebuah rapat di Surabaya yang dihadiri oleh:

KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisyri Syansuri, KH. Ridwan, KH. Nawawi, KH. Doromuntaha (menantu KH. Cholil Bangkalan), dan banyak kiai lainnya.

Rapat itu memutuskan dua hal:

Pertama, mengirim komite ke Makah untuk memperjuangkan hukum-hukum madzhab empat kepada pemerintah baru Kerajaan Saudi yang dipegang oleh kelompok Wahabi; dan

Kedua, mendirikan jamaah bernama NO (Nadlatoel Oelama), dengan komitmen awal menjadi gerakan sosial keagamaan.

Latar belakang terbentuknya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) ini adalah: Gerakan pembaruan di Mesir dan sebagian Timur Tengah lainnya dengan munculnya gagasan Pan-Islamisme

Gerakan tersebut dipelopori Jamaluddin al-Afghani untuk mempersatukan seluruh dunia Islam.

Sementara di Turki bangkit gerakan nasionalisme yang kemudian meruntuhkan Khalifah Usmaniyah.

Jika di Mesir dan Turki gerakan pembaruan muncul akibat kesadaran politik atas ketertinggalan mereka dari Barat,

di Arab Saudi tampil gerakan Wahabi yang bergulat dengan persoalan internal umat Islam sendiri,

yaitu reformasi faham tauhid dan konservasi dalam bidang hukum yang menurut mereka telah dirusak oleh khurafat dan kemusyrikan yang melanda umat Islam.

Sementara di Indonesia tumbuh organisasi sosial kebangsaan dan keagamaan yang bertujuan untuk memajukan kehidupan umat, seperti Budi Utomo (20 Mei 1908), Syarekat Islam (11 November 1912), dan kemudian disusul Muhammadiyah (18 Nopember 1912).

Hal-hal tersebut telah membangkitkan semangat beberapa pemuda Islam Indonesia untuk membentuk organisasi pendidikan dan dakwah, seperti Nahdatul  Wathan (Kebangkitan tanah air), dan Taswirul Afkar (potret pemikiran).

Kedua organisasi dirintis bersama oleh Abdul Wahab Hasbullah dan Mas Mansur organisasi inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya NU.

Pada saat yang sama, tantangan pembaruan yang dibawah oleh Muhammad Abduh di Mesir mempengaruhi ulama Indonesia dalam bentuk Muhammadiyah,

yakni organisasi Islam terbesar kedua pada abad ke-20 di Indonesia.

Penghapusan kekhalifahan di Turki dan kejatuhan Hijaz ke tangan Ibn Sa’ud yang menganut Wahabiyah pada tahun 1924 memicu konflik terbuka dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Perubahan-perubahan ini mengganggu sebagian besar ulama Jawa, termasuk Hasbullah.

Dia dan ulama sefaham menyadari serta melakukan usaha-usaha untuk melawan ancaman bid’ah tersebut serta merupakan kebutuhan yang mendesak.

Hasyim As’ari (1871-1947) Kiai dari pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, yang merupakan ulama Jawa paling disegani-menyetujui permintaan mereka untuk membentuk NU pada tahun 1926 dan dia menjadi ketua pertamanya atau rois akbar.



Peran NU dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan NKRI


Peran dalam memperjuangkan kemerdekaan

Dalam perjalananya Nahdlatul Ulama (NU) memainkan peran yang cukup besar bagi Bangsa Indonesia.

Pada awal berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya tersebut adalah memajukan dalam bidang pendidikan dengan mendirikan banyak madrasah dan pesantren.

Metode dan kurikulum yang digunakan sebagian besar menerapkan kombinasi antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum.

Pada 1938, Nahdlatul Ulama (NU) mendirikan lembaga Ma’arif guna untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berafilisasi dengannya.

Dalam bidang ekonomi, Nahdlatul Ulama (NU) mulai mengembangkan perekonomian masyarakat dengan mendirikan koperasi pada tahun 1929 di surabaya seabagi jejek Nahdlatut Tujjar.

Koprasi ini sangat berperan untuk mengorganisir penjualan barang atau barter dalam masyarakat.

Koperasi yang didirikan Nahdlatul Ulama (NU) ini semakin berkembang hingga pada tahun 1937 terbentuklah Syirkah Mu’awanah.

Sejak kedatangan jepang peran Nahdlatul Ulama (NU) semakin diperhitungkan.

Jepang yang kala itu sedang membutuhkan basis massa untuk membantu jepang dalam perang pasifik, akhirnya Jepang melakukan mobilisasi terhadap rakyat pedesaan di Indonesia.

Sementara kaum ulama kiai diberi jabatan resmi agar mau membantu Jepang. Misalnya dengan menjadikan K.H Hasyim Asy’ari sebagai ketua Shumubu (Kepala Kantor Urusan Agama).

NU juga memainkan perannya dalam organisasi Masyumi bentukan Jepang.

Sebagian besar tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dijadikan pengurus, seperti K.H Hasyim Asy’ari sebagai ketua pertama Masyumi, dan K.H Wahab Chasbullah sebagai Penasehat Dewan Pelaksana.

Selain itu puluhan ribu anggota Nahdlatul Ulama (NU) juga dilatih secara mileter dalam PETA (Pembela Tanah Air).

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU)juga terlibat sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

dan panitia Persiapan Indonesia (PPKI) sehingga terlibat langsung dalam peruusan pernyataan kemerdekaan.

Kebijakan Jepang tersebut mau tak mau menarik sejulah anggota NU ke dalam ranah politik.

Peran NU masa kemerdekaan


Sebulan pasca kemerdekaan Indonesia, Bangsa Indonesia dihadapkan lagi pada kenyataan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Dalam hal itu Nahdlatul Ulama (NU) mengambil sikap guna menghadapi kembalinya penjajah belanda tersebut.

Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang mengadakan rapat pada 22 Oktober 1945, mengeluarkan ‘Resoluai Jihad’

yang menyatakan bahwa perjuangan untuk merdeka adalah perang suci dan berjuang melawan tentara sekutu merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

Resolusi ini berarti penolakan terhadap kembalinya kekuatan kolonial dan mengakui kekuasaan suatu pemerintah republik baru sesuai hukum islam.

Resolusi jihad ini juga terbukti dengan penolakan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap upaya diplomatik, diantaranya Penandatanganan Persetujuan Linggarjati, Persetujuan Renville dengan Belanda.

Pada Muktamar NU ke XVI di purwokerto pada tahun 1946, Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan untuk masuk partai politik Masyumi yang didirikan sebagai realisasi dari maklumat wakil Presiden No.  X/1945.

Namun pada Muktamar NU ke XIX di Palembang dibawah kepemimpinan A. Wahid Hasyim NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik Nahdlatul Ulama.

Dan tidak lama kemudian terjadilah pemberontakan PPRI yang didalamnya tokoh-tokoh Masyumi terlibat.

Pasca memisahkan diri dengan Masyumi, NU dihadapkan dengan kekurangan tenaga terampil.

Untuk mengatasi hal ini, maka direkrutlah beberapa tokoh yang dianggap mumpuni, seperti H. Jamaluddin Malik, K.H idham Chalid, dan beberapa tokoh lainnya.

Selain itu Nahdlatul Ulama (NU) juga mengambil langkah untuk membentuk sebuah fraksi tersendiri di parlemen yang beranggotakan 8 orang anggota Nahdlatul Ulama (NU).

Selanjutnya Nahdlatul Ulama (NU)  memainkan perannya dalam membentuk kabinet.

Sebagai partai politik baru, NU berusaha memperkuat posisi umat Islam di parlemen dan kabinet.

Akhirnya terbentuklah Liga Muslimin Indonesia yang disukung oleh NU, PERTI dan PSII.

Dalam rangka menghadapi pemilu 1955, NU mengadakan Muktamar Alim Ulama se Indonesia pada 11-15 April 1953 di Medan.

Dalam Muktamar tersebut diputuskan wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mengambil bagian dalam pemilu, baik untuk anggota DPR maupun Konstitusi.

Dengan pendukung yang kuat, akhirnya suara terbanyak diperoleh Nahdlatul Ulama (NU).

Melalui pemilu 1955, NU berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan pada 1952 yakni menggerakkan masyarakat tradisional untuk menyatakan aspirasi sosial dan keagamaannya,

sehingga Islam tradisional mampu mendapat tempat ditengah-tengah kehidupan berbangsa.

Partai ini juga berhasil melembagakan peran ulama dalam sebuah negara melalui keberadaanya dalam parlemen dan keberhasilannya menguasai Departemen Agama.

Majelis konstitusi yang berhasil dibentuk dari pemilu 1955 nyatanya belum mampu menghasilkan kostitusi baru untuk Indonesia.

Oleh sebab itu terjadilah ketegangan antar fraksi di pemerintah. Melihat kondisi demikian, Nahdlatul Ulama (NU) kemudian mengadakan sidang Dewan Partai di Cipanas, Bogor 26-28 Maret 1958.

Pada pertemuan tesebut Nahdlatul Ulama (NU) bersepakat untuk menerima UUD 1945 RI sebagai konstitusi dengan pengertian piagam Jakarta menjiwai UUD tersebut.

Keputusan Nahdlatul Ulama (NU) ini disampaikan kepada pemerintah, kemudian pemerintah menyampaikan kepada Majelis Konstitusi pada tanggal 22 April 1959.

Namun, sebagian besar anggota konstituant tidak hadir dalam sidang sehingga tidak bisa menghasilka keputusan.

Dalam situasi yang dianggap gawat inilah lahirlah Dekrit presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya berbunyi “Kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 adalah merupakan suatu ragkaian dengan konstitusi tersebut”.

Masa orde lama (1959-1966)


Pada masa ini Nahdlatul Ulama (NU) menerima konsep Demokrasi terpimpin yang diusung oleh Soekarno yang didasarkan pada pertimbangan fiqhiyah,

dalam artian jika terjadi benturan antara dua hal yang sama buruknya, maka dipertimbangkan yang lebih besar bahayanya dan melaksanakan yang paling kecil akibat buruknya.

Selain itu Nahdlatul Ulama (NU) juga berpegang pada dalil yang menyebutkan bahwa jika kemampuan hanya dapat menghasilkan sebagian, maka yang sebagian itu tidak boleh ditingggalkan, harus tetap dilaksanakan.

Pada masa ini pula Nahdlatul Ulama (NU) menuntut pembubaran PKI yang berakhir pada G30/SPKI.

Dimana saat itu keadaan jakarta sedang genting dengan adanya pemberontakan terhadap pemerintah RI oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ditengah situasi yang genting ini, pada tangal 2 Oktober 1965, Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan kontra terhadap gerakan revolusi yang dilakukan oleh PKI.

Dan pada 5 Oktober, NU beserta ormas-ormas lainnya menuntut adanya pembubaran PKI dan menyerukan agar umat Islam membantu ABRI dalam menumpas Gerakan 30 September 1965.

Hingga pada akhirnya pemerintah menyetujui pelarangan terhadap partai Komunis di Indonesia.

Masa Orde baru (1966-1998)


Setelah rezim Soekarno beralih kepada rezim Soeharto, terjadilah kebijakan penyederhanaan partai. Tahun 1973, partai-partai politik bergabung dalam dua fusi.

Pertama,partai Islam disatukan dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan anggotanya, yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti.

Sedangkan yang lainnya, seperti PNI, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), Parkindo, Partai Katolik, dan Partai Murba tergabung dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia.

Ketika berada dalam PPP, Nahdlatul Ulama (NU)mendapat kehormatan layaknya di Masyumi.

Semangat persaudaraan dalam tubuh PPP awalnya sangat kuat, namun hal itu tidak berlangsung lama.

Sebab ketika adanya pengajuan RUU perkawinan, K.H Bisri Syansuri sebagai wakil Nahdlatul Ulama (NU) menolak adanya RUU dikarenakan menurut K.H Bisri RUU berisi pasal-pasal yang bertentangan dengan perkawinan dalam Islam.

K.H Bisri Syansuri memiliki wibawa yang sangat besar dan sifatnya cenderung keras, sehingga ketika terjadi pertikaian di tubuh PPP,

ia dapat dengan segera mengendalikan para pimpinan PPP.

Namun, sepeninggal K.H Bisri Syansuri anggota-anggota Nahdlatul Ulama (NU)seringkali mengalami pertikaian dengan anggota lainnya

Pada Muktamar NU ke-26 di Semarang tanggal 6-11 Juni 1979, Nahdlatul Ulama (NU)menyatakan akan kembali menjadi jam’iyah seperti tahun 1926.

Keputusan ini diambil Nahdlatul Ulama (NU) tidak lain karena menganggap pada saat itu Nahdlatul Ulama (NU) sudah memiliki wadah dalam berpolitik,

yakni PPP, sehingga Nahdlatul Ulama (NU)dapat kembali menjadi organisasi sosial keagamaan lagi.

Selain itu perjalanan politik Nahdlatul Ulama (NU) seringkali mengalami kekecewaan membuat organisasi ini semakin terdorong untuk kembali ke Khittah 1926.

Meski memutuskan untuk menjadi organisasi sosial keagamaan, anggota-anggota Nahdlatul Ulama (NU) dapat ikut serta dalam politik secara perseorangan.

Sejarah Muhammadiyah: Lahir dan Berkembangnya

sejarah muhammadiyah

Sejarah Lahirnya Muhammadiyah


Muhammadiyah lahir di kampung Kauman Yogyakarta pada 8 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912.

Pendirinya adalah sosok ulama kharismatik yang memiliki kedekatan dengan Keraton Yogyakarta yaitu K.H. Ahmad Dahlan.

Ia adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang.

Muhammadiyah lahir karena K.H. Ahmad Dahlan melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amal-amalan yang bersifat mistik,

Ia kemudian tergerak untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam berdasarkan al-Quran dan Hadits.

Oleh karena itu ia dengan Muhammadiyah-nya memberikan pemahaman keagamaan di tengah kesibukan sebagai khatib dan pedagang.

Berdasarkan anggaran dasarnya, perhimpunan Muhammadiyah mempunyai tujuan memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Hindia-Belanda berdasarkan ajaran Islam dan meningkatkan kehidupan beragama diantara para anggotanya.

Pada awalnya ajaran K.H. Ahmad Dahlan ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari berbagai pihak, terutama keluarga dan rekannya.

Profesinya sebagai pedagang dan khotib sangat mendukung tersebarnya pemikiran beliau, sehingga dalam waktu singkat pemikirannya menyebar dari Kauman hingga daerah Jawa dan sekitarnya.

Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam perjalanan hidupnya, Ahmad Dahlan pernah menjadi guru agama Kweekschool Yogyakarta dan berbagai sekolah lainnya.

Sebelum ia aktif dalam Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan juga bergabung dalam berbagai organisasi seperti Budi Utomo, Jami’atul Khair (organisasi kader Islam Mesir), dan Sarekat Islam.


Menurut Solichin Salam dalam bukunya tentang Muhammadiyah, menyebutkan adanya faktor internal dan eksternal lahirnya gerakan Muhammadiyah. Adapun faktor internnya yaitu:
  • Kehidupan beragama tidak sesuai al-Quran dan Hadits.
  • Keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam saat itu yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan, dan kemunduran.
  • Tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah dan tidak ada organisasi Islam yang kuat.
  • Lembaga pendidikan Islam tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik dan system pesantren yang sudah sangat kuno.

Adapun faktor eksternnya yaitu :
  • Adanya kolonialisme Belanda di Indonesia.
  • Kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan katolik di Indonesia.
  • Sikap sebagian kaum intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman.
  • Adanya rencana politik kristenisasi dari pemeritah Belanda, demi kepentingan politik kolonialnya.

Perkembangan Muhammadiyah


Ketika Muhammadiyah berdiri dan disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda, daerah kerja Muhammadiyah hanya terbatas di wilayah Residensi Yogyakarta.

Namun karena sambutan masyarakat luas sangat positif, maka tahun 1921 Pemerintah Hindia Belanda  menerbitkan keputusan yang menyatakan gerak Muhammadiyah diperluas di seluruh Pulau Jawa

Tidak lama kemudian keputusan itu diperbarui sehingga wilayah gerak Muhammadiyah menjadi seluruh daerah di Hindia Belanda.


Dalam perkembangannya, amal usaha Muhammadiyah yang pertama dilakukan adalah usaha mendirikan sekolah dan menyelenggarakan pengajian.

Muhammadiyah tampil untuk memperjuangkan nasib umat Islam dan memajukan kehidupan keagamaan umat Islam dan pendidikan.

Untuk mencapai hal itu Muhammadiyah mengadakan rapat-rapat dan tabligh, dimana dibicarakan masalah agama, mendirikan masjid-masjid, menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat kabar dan majalah.

Sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Sekolah sekolah umum meliputi sekolah kelas dua, sekolah schakell, HIS, MULO, AMS, Norrmal School, Kweek School, HIK.

Di dalamnya diberikan pengetahuan umum di samping pengetahuan agama. Kemudian diikuti dengan berdirinya sekolah-sekolah Muhammadiyah di pelosok tanah air.

Di sisi lain, juga terdapat usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan ekonomi seperti pendirian Rumah Sakit, Rumah Yatim, Rumah Miskin, dan Rumah Jompo.

Bersamaan dengan pengesahan Muhammadiyah oleh Pemerintah Hindia Belanda, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan perkumpulan kaum ibu yang diberi nama Sapatresna

Nama tersebut kemudian diubah menjadi Aisyiyah pada tahun 1920 dan selanjutnya menjadi badan pembantu pimpinan yang mengurusi pembinaan kaum wanita.

Pada tahun 1918 atas usul Raden Haji Hadjid, Muhammadiyah mendirikan organisasi kepanduan yang diberi nama Hisbul Wathan.

Pada tahun yang sama pula juga didirikan sekolah baru yang diberi nama Al-Qism Al-Arqa dan dua tahun kemudian sekolah ini mendirikan Pondok Muhammadiyah di Kauman.

Pada tahun 1920, Muhammadiyah menerbitkan majalah resmi pertama kali yang diberi nama Suara Muhammadiyah

Majalah tersebut berfungsi sebagai usaha menciptakan media pembinaan anggota dan sekaligus merupakan fórum komunikasi dan informasi antar anggota.

Selanjutnya pada tahun 1921, didirikan sebuah badan yakni Penolong Haji yang memusatkan perhatian untuk meningkatkan kemudahan pelaksanaan ibadah haji bagi orang Islam Indonesia.

Sejarah Boedi Oetomo

Sejarah Boedi Oetomo

Sejarah Berdirinya Boedi Oetomo


Organisasi Boedi Oetomo lahir dan berdiri pada tanggal 20 Mei 1908.

Boedi Oetomo terlahir dari siswa School Tot Opleiding Van Indische Arsten (STOVIA) yang baru didirikan pada 1902,

sebagai perubahan dari Sekolah Dokter Djawa dan lama studinya tiga tahun. Siswanya berasal dari Sekolah Dasar Bumiputera-Inlandsche School yang lama sekolahnya lima tahun.

Berawal dari propaganda dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin memajukan bangsa dengan melakukan perjuangan dan kampanye untuk perluasan pengajaran di Indonesia pada tahun 1906-1907.

Karena dr. Wahidin melihat kurangnya perhatian terhadap pengajaran di negeri sendiri dan sangat menyedihkan, dibandingkan dengan pengajaran di negeri lain.

Dalam perjalanan kampanye itu pada akhir tahun 1907, dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, pelajar STOVIA di Jakarta.

Mereka memperbincangkan tentang nasib rakyat, yang ternyata berpengaruh besar terhadap diri Sutomo.

Para pelajar STOVIA yang sebelumnya sudah bercita-cita untuk meningkatkan kedudukan dan martabat rakyat,

mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang dapat memperjuangkan hal-hal tersebut.


Usaha dr. Wahidin gagal untuk mengadakan studiefonds, akan tetapi mendatangkan hasil sebagai pendorong untuk mengadakan suatu organisasi.

Dengan demikian, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta tepatnya di gedung STOVIA,

pelajar-pelajar STOVIA mendirikan organisasi yang bernama Boedi Oetomo dan menunjuk Sutomo sebagai ketua-nya.

Perkembangan Boedi Oetomo


Tujuan Boedi Oetomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura.

Pada waktu itu ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Karena itu yang dikehendaki Boedi Oetomo, hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura,

juga kata kemerdekaan sama sekali belum disebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut ditempuh beberapa usaha:

  • Memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita citakan dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa;
  • Memajukan pertanian, peternakan, perdagangan. Jadi sudah dimengerti bahwa kemajuan harus juga meliputi bidang perekenomian;
  • Memajukan teknik dan industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita;
  • Menghidupkan kembali kebudayaan.
Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Noto Dirodjo.

Saat itu, Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat pro terhadap perjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata "politik" ke dalam tindakan yang nyata.

Berkat pengaruhnya pengertian mengenai "tanah air Indonesia" makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa.

Maka muncullah Indische Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali.

Baginya "tanah air api udara" (Indonesia) adalah di atas segala-galanya.

Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Kongres yang pertama Boedi Oetomo di selenggarakan di Yogyakarta.

Saat diadakannya kongres yang pertama ini, Budi Utomo telah memiliki tujuh cabang di beberapa kota, yakni Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo.

Pada kongres di Yogyakarta ini, diangkatlah Raden Adipati Tirtokoesoemo (mantan bupati Karanganyar) sebagai presiden Boedi Oetomo yang pertama.

Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokoesoemo, banyak anggota baru Boedi Oetomo yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial,

sehingga banyak anggota muda yang memilih untuk menyingkir dan anggota Boedi Oetomo saat itu banyak dari golongan priayi dan pegawai negeri.

Dengan demikian, sifat protonasionalisme dari para pemimpin yang tampak pada awal berdirinya Boedi Oetomo terdesak ke belakang.

Strategi perjuangan Boedi Oetomo pada dasarnya bersifat kooperatif.

Hasil Kongres I Boedi Oetomo di Yogyakarta adalah sebagai berikut:
  • Budi Utomo tidak berpolitik.
  • Kegiatan Boedi Oetomo ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan.
  • Ruang gerak Boedi Oetomo terbatas pada Jawa dan Madura.
  • Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai ketua Boedi Oetomo pusat.

Mulai tahun 1912, saat Notodirjo menjadi ketua Boedi Oetomo menggantikan R.T. Notokusumo, Boedi Oetomo ingin mengejar ketinggalannya.

Akan tetapi, hasilnya tidak begitu besar karena pada saat itu telah muncul organisasi-organisasi nasional lainnya, seperti Sarekat Islam (SI) dan Indiche Partij (IP).

Namun demikian, Boedi Oetomo tetap mempunyai andil dan jasa yang besar dalam sejarah pergerakan nasional, yakni telah membuka jalan dan memelopori gerakan kebangsaan Indonesia.

Boedi Oetomo sebagai organisasi pelajar yang baru muncul ini, secara samar-samar merumuskan tujuannya untuk kemajuan Hindia,

dimana yang jangkauan gerak semulanya hanya terbatas pada Pulau Jawa dan Madura yang kemudian diperluas untuk penduduk Hindia seluruhnya dengan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin dan agama.

Namun dalam perkembangannya terdapat perdebatan mengenai tujuan Budi Utomo, dimana dr. Cipto Mangunkusumo yang bercorak politik dan radikal,

dr. Radjiman Wedyodiningrat yang cenderung kurang memperhatikan keduniawian serta Tirtokusumo (Bupati Karanganyar)

yang lebih banyak memperhatikan reaksi dari pemerintah kolonial dari pada memperhatikan reaksi dari penduduk pribumi.

Setelah perdebatan yang panjang, maka diputuskan bahwa jangkauan gerak Boedi Oetomo hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura dan tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik.

Bidang kegiatan yang dipilihnya pendidikan dan budaya.

Pengetahuan bahasa Belanda mendapat prioritas utama, karena tanpa bahasa itu seseorang tidak dapat mengharapakan kedudukan yang layak dalam jenjang kepegawaian kolonial.

Dengan demikian Budi Utomo cenderung untuk memejukan pendidikan bagi golongan priyayi dari pada bagi penduduk pribumi pada umumnya.

Slogan Boedi Oetomo berubah dari perjuangan untuk mempertahnkan penghidupan menjadi kemajuan secara serasi.

Hal ini menunjukkan pengaruh golongan tua yang moderat dan golongan priyayi yang lebih mengutamakan jabatannya.

Berakhirnya Boedi Oetomo


Pada dekade ketiga abad XX kondisi sosio-politik makin matang dan Boedi Oetomo mulai mencari orientasi politik yang mantap dan mencari massa yang lebih luas.

Kebijakan politik yang dilakukan pemerintah kolonial, khususnya tekanan terhadap pergerakan nasional maka Boedi Oetomo mulai kehilangan wibawa,

sehingga terjadilah perpisahan kelompok moderat dan radikal dalam Boedi Oetomo.

Selain itu juga, karena Boedi Oetomo tidak pernah mendapat dukungan massa, kedudukannya secara politik kurang begitu penting,

sehingga pada tahun 1935 organisasi ini resmi dibubarkan.

Tujuan organisasi Boedi Oetomo tidak dapat mencapai hasil yang maksimal dikarenakan factor berikut:
  1. Adanya kesulitan finansial
  2. Adanya sikap Raden Adipati Tirtokusumo yang lebih memperhatikan kepentingan pemerintah colonial dari pada rakyat
  3. Lebih memajukan pendidikan kaum priyayi dibanding rakyat jelata
  4. Keluarnya anggota dari golongan mahasiswa
  5. Bahasa Belanda lebih menjadi prioritas utama dibandingkan dengan bahasa Indonesia
  6. Priyayi yang lebih mementingkan jabatan lebih kuat dibandingkan jiwa nasionalismenya.
Baca Juga:

Sejarah Sarekat Islam: Dari Kelahiran, Perkembangan, hingga Kemunduran

Sejarah Sarekat Islam
Logo Sarekat Islam

Sejarah Awal Sarekat Dagang Islam


Organisasi Sarekat Dagang Islam (yang nantinya berubah menjadi Sarekat Islam pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang islam. 


Sarekat Dagang Islam dirintis oleh Hadji Samanhoedi di Solo pada tahun 1911, seorang pengusaha batik di Lawean Surakarta.

Dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi muslim agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Cina.
 

Pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam mengalami perubahan secara drastis,

melalui pimpinannya yang baru yaitu haji Omar Said Tjokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI). 

Tujuannya agar organisasi ini tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik, sosial, agama dan lain sebagainya. 

Tujuan Sarekat Islam adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong diantara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. 

Sarekat Islam tidak membatasi anggotanya hanya untuk masyarakat jawa dan Madura saja. 

Tujuan SI ialah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong – menolong diantara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. 

Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim. 

Anggaran dasar Sarekat Islam

  1. Mengembangkan jiwa dagang. 
  2. Membantu anggota yang mengalami kesusahan dalam bidang usaha.
  3. Memajukan pengajaran  dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. 
  4. Memperbaiki pendanpat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. 
  5. Hidup menurut perintah agama.

Perkembangan Sarekat Islam


Sarekat Islam pada saat di bawah pimpinan Oemar Said Tjokroaminoto baru berbadan hukum 10 September 1912, menjadikan terbuka gerakannya. 

Lima bulan kemudian setelah memperoleh badan hukum, Sarekat Islam mengadakan kongres di Surabaya pada 26 Januari 1913. 

Kongres ini digunakan Tjokroaminoto untuk menghidupkan semangat rakyat Indonesia dan Sarekat Islam sebagai pembimbing dan pembawa semangat baru bagi pergerakan rakyat. 

Sebab itulah sarekat Islam lebih maju perjuanganya karena lebih mengutamakan rakyat jelata. 

Kongres ini juga melahirkan keputusan didirikannya Central Sarekat Islam (CSI) di Surabaya, Yogyakarta dan Bandung.

Adapun kedudukan CSI di tiga kota besar tersebut adalah sebagai berikut:


  • Centraal Sarekat Islam (CSI) Surabaya, membangkitkan kesadaran berpolitik nasional umat Islam yang bergabung dalam Sarekat Islam di Jawa Timur hingga seluruh wilayah Indonesia Timur. 
  • Centraal Sarekat Islam (CSI) Yogyakarta, membangkitkan kesadaran politik nasional umat Islam yang bergabung dalam Sjarikat Islam di Jawa Tengah hingga seluruh wilayah Indonesia Tengah. 
  • Centraal Sarekat Islam (CSI) Bandung, membangkitkan kesadaran politik nasional umat Islam yang bergabung dalam Sjarikat Islam di Jawa Barat hingga Indonesia barat.
Pada tahun 1914 juga berdiri organisasi berpaham sosialis yang didirikan oleh Sneevlit, yaitu ISDV (Indische Social Democratische Vereeniging).

Organisasi tersebut melakukan sebuah strategi “Gerakan Penyusupan” ke dalam tubuh Sarekat Islam,

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pengaruh terhadap tokoh-tokoh Sarekat Islam muda seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin.

Dalam National Congres Centraal Sarekat Islam Pertama yang berlangsung pada 17 – 24 Juni 1916 di Bandung, 

Tjokroaminoto bersama pimpinan Sarekat Islam lainnya, H. Agus Salim, Abdul Muis, dan Wignjadissastra menyatakan menuntut Pemerintahan Sendiri atau Indonesia Merdeka. 

Strategi kepemimpinan Tjokroaminoto dalam Kongres tersebut melahirkan dua tuntutan yang memberatkan pemerintah kolonial Belanda: 

  1. Kongres menuntut adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan  
  2. Kongres menuntut agar Indonesia ber-Pemerintahan Sendiri atau Indonesia Merdeka.
National Congres Centraal Sarekat Islam Kedua pada 20-27 Oktober 1917 di Jakarta dihadiri oleh 71 Sarekat Islam lokal dengan jumlah anggota 825.000 orang. 

Dalam kongres ini, Sarekat Islam mendemonstrasikan keberanian membela kepentingan rakyat dengan memperjuangkan nasib seluruh bangsa. 

National Congres Centraal Sarekat Islam Ketiga digelar di surabaya pada 29 September – 6 Oktober 1918  dan yang Keempat digelar di Surabaya pada 1919.

Dalam kongres SI pada bulan Februari 1923 di Madiun. 


Dalam kongres tersebut Tjokroaminoto memusatkan tentang peningkatan pendidikan kader SI dalam memperkuat organisasi dan pengubahan nama CSI menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). 

Pada kongres PKI bulan Maret 1923, PKI memutuskan untuk menggerakkan SI Merah untuk menandingi SI Putih. 

Pada tahun 1924, SI Merah berganti nama menjadi "Sarekat Rakyat" yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono.


Sarekat Islam putih kemudian menjelma menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. 


Program asal PSII yang tersusun tahun 1917 meliputi enam asas:
  1. Persatuan umat Islam (QS. ali imran: 103) 
  2. Kemerdekaan umat 
  3. Sifat kerajaan (negara) dan pemerintahan, yakni bersifat demokratis (QS. ays-Syura: 38) 
  4. Penghidupan ekonomi 
  5. Keadaan dan derajat manusia dalam pergaulan hidup dan dalam hukum. (QS. al-Hujarat: 13) 
  6. Kemerdekaan yang sejati.

Kemunduran Sarekat Islam


Corak demokratis  dan kesiapan untuk berjuang yang mendekatkan beberapa cabang SI dan para pemimpinnya  kepada ajaran marxis. 


Terutama SI dibawah Semaun dan Darsono merupakan pelopor yang menggunakan  sejata baru dalam perjuangan melawan Imperialisme, ialah  teori perjuangan Marx.

Sudah barang tentu hal itu menimbulkan krisis dan pertentangan  timbul antara pendukung paham Islam dan paham Marx. 

Debat seru terjadi  antara H. A. Agus Salim- Abdul Muis di satu pihak Semaun –Tan Malaka di lain pihak. 

Pada tahun 1921 golongan kiri dalam tubuh SI dapat disingkirkan, yang kemudian menamakan dirinya Sarekat Rakyat (SR). 

SI dan SR keduanya berusaha untuk mendapatkan sokongan massa dan dalam hal ini keduanya cukup berhasil. 

Keadaan demikian  di dalam tubuh SI yang menyebabkan  pemimpin SI, Tjokroaminoto, mengadakan diskusi perbandingan ajaran Islam dan Marxisme. 

Bukunya terbit pada tahun 1924.

Perpecahan yang terjadi di dalam tubuh SI sangat merugikan perjuangan dan cita-cita SI. 

Kemudian bernama Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). 

Dalam tahun 30-an setelah meninggalnya tokoh utama SI, HOS Tjokroaminoto, perpecahan di dalam tubuh SI seringkali terjadi sehingga peranan dan pengaruhnya sebagai partai besar juga menjadi mundur.

Baca Juga :

Sejarah PKI : Dari Kemunculan Hingga Penumpasan

www.jalansejarah.com

Sejarah Kemunculan Partai Komunis di Indonesia


Sejarah PKI akan selalu tertulis dan tidak akan dilupakan oleh bangsa Indonesia, bukan untuk dibanggakan namun sebagai pelajaran akan tindakan makar yang dilakukan oleh mereka.

Pada tahun 1913, menjelang PD 1, seorang aktivis politik Belanda yang berhaluan Marxis berkebangsaan Belanda bernama Sneevliet tiba di Hindia Belanda. 

Setibanya di Hindia Belanda, awalnya dia bekerja sebagai anggota staf Redaksi Warta Perdagangan Soerabajasche Handelsbld

sebuah surat kabar milik perusahan-perusahaan gula di Jawa Timur. 

Kemudian ia berkerja sebagai sekretaris pada Semarangsche Handels Vereninging

Pada waktu itu, di Semarang sudah terdapat organisasi buruh kereta api, Verenenging van Spooren Tramsweg Personeel (VSTP). 

Dari sinilah awal kemunculan PKI, ia mulai menyebarkan paham Marxisme (PKI) di Hindia Belanda.

Pada tahun 1914 bersama J.A. Bransteder, H.W. Dekker, dan P. Bergsma mendirikan Organisasi Marxis yang pertama di Asia Tenggara, 


dengan sebutan Indische Sociaal Democratische Vereninging (ISDV). (Organisasi ini lah yang kemudian bertransformasi menjadi PKI).

Setahun kemudian mereka menerbitkan majalah Het Vrije Woord (Suara Kebebasan) di Surabaya sebagai media probaganda Marxisme. 

Selain itu ISDV juga menerbitkan surat kabar Soeara Mardika dan Soeara Rakjat.

Penyebaran paham Marxisme mengalami hambatan dengan adanya Organisasi SDI yang sejak kebangkitan nasional tahun 1908 kemudian menjadi Sarekat Islam (SI). 


Untuk mengatasi hal itu, maka Sneevliet menggunakan taktik keanggotaan rangkap.

Diantara tokoh muda SI yang menjadi anggota ISDV yaitu, Semaoen dan Darsono. 

Dengan memasuki ISDV sekaligus SI, keduanya menjadi penyebar Marxisme ke kalangan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 1917 golongan komunis berhasil melaksanakan revolusi di Rusia. 


Hal ini membuat Sneevliet yang dengan terang-terangan menyerukan penganut Marxisme di Indonesia mengikuti Rusia. 

Selain itu juga mereka menghasut dan mengobarkan pemberontakan yang berujung pengusiran tokoh-tokoh komunis, termasuk Sneevliet.

Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH/PKI). 

Semaoen diangkat sebagai ketua partai. 

PKH/PKI adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional.

Sneevliet mewakili partai ini pada kongres kedua Komunis Internasional pada 1920. 

Lalu pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pergolakan rakyat Terhadap Kemunculan PKI pada 1926-1927


Setelah PKI merasa bahwa pengaruhnya di dalam tubuh SI cukup besar, maka PKI mulai memanfatkan pengaruhnya untuk menggerakan masa rakyat, 

dengan menggunakan bedera SI untuk melakukan pergolakan fisik melawan pemerintah Hindia Belanda. 

Upaya PKI tersebut berhasil mencetuskan pergolakan rakyat di beberapa tempat, yaitu Karesidenan Jakarta, Banten, Priangan, Kediri dan Silungkang, Sumatra Barat.
Pergolakan ini semua dapat di tumpas oleh pemerinta Hindia Belanda. 

Banyak tokoh komunis dan nasionalis ditangkap dan dipenjarakan, bahkan ada yang dibuang ke Digul Tanah Merah, Irian Jaya. 

Tetapi tokoh komunis Alimin dan Muso berhasil melarikan diri ke luar negeri.


Pemberontakan PKI di Madiun 1948


www.jalansejarah.com

Pemberontakan PKI di Madiun di mulai ketika Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 pihak Republik Indonesia dan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. 

Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. 

Sebaliknya, Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki. 

Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin diaggap merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. 

Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan kabinet Hatta. Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948. 

Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta. 

Sementara itu, Amir Syarifuddin  berupaya menghimpun beberapa golongan kiri bergabung dengan FDR.

Beberapa aksi yang menentang kabinet Hatta atas hasutan PKI menggerakkan kerusuhan dibeberapa daerah, seperti Yogyakarta, Sragen, Solo dan Madiun. 


Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet.

Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam pemberontakan PKI di Madiun.

Ia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia mengambil alih pimpinan PKI dengan konsepnya “Jalan Baru Republik Indonesia”. 

Dengan kekuatan satu brigade FDR/PKI dibawah pimpinan Sumarsono dan Kolonel Djokosujono, 

kaum PKI berhasil merebut Madiun dan memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia.

Setelah melakukan perundingan, pemerintah Indonesia menjawab tantangan PKI dengan rakyat disuruh memilih antara Muso dengan PKI-nya atau Soekarno-Hatta. 


Rakyat memilih Soekarno-Hatta, sehingga pasukan TNI segera digerakan dibawah Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur,

untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun. 

Pada 30 September 1948, Pemberontakan PKI di Madiun dapat ditumpaskan dan Madiun diduduki kembali oleh TNI dan polisi. 

Dalam operasi ini Muso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. 

Korban dari peristiwa Pemberontakan PKI di Madiun antara lain, yaitu Gubernur Jawa Timur RM Suryo, dokter pro-kemerdekaan Moewardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama.


Bangkitnya PKI


 www.jalansejarah.com

Setelah terpuruk paska Pemberontakan Madiun, akhirnya PKI kembali bangkit di bawah pimpinan D.N. Aidit dengan konsepnya ''Jalan Demokrasi Rakyat bagi Indonesia''. 

Meski terbengkalai lagi dengan adanya peristiwa “Razia Agustus 1951”, namun lagi-lagi D.N. Aidit berhasil merehabilitasi PKI hingga akirnya meraih posisi jabatan di kabinet.
 

Dengan melakukan pendekatan kepada kaum berjunis, PKI berhasil menarik anggota cukup besar, tercatat pada tahun 1965, anggota PKI sudah mencapai 3,5 juta. 

Hal ini membuat PKI menjadi partai yang besar dan kuat.


Latar Belakang dan Peristiwa G30S PKI


Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya G30S PKI, antara lain:
  • Angkatan Kelima 
  • Isu Sakitnya Bung Karno
  • Masalah Tanah dan Bagi Hasil 
  • Faktor Malaysia 
  • Faktor Ekonomi

Peristiwa G30S PKI


Pada 1 Oktober 1965 dini hari, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) 

yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung.

Isu Dewan Jenderal 

Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal,

yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. 

Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno.

Isu Dokumen Gilchrist 

Dokumen Gilchrist yang diambil dari nama duta besar Inggris untuk Indonesia Andrew Gilchrist beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. 

Dokumen ini, yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelejen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayant dari KGB Rusia, 

menyebutkan adanya "Teman Tentara Lokal Kita" yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat. 

Kedutaan Amerika Serikat juga dituduh memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada tentara untuk "ditindaklanjuti".

Isu keterlibatan Soeharto

Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan/peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. 

Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad (Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat),

bersama dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat.

Pelaksanaan

Sesuai dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan, pasukan pendukung G-30-S-PKI dibagi dalam tiga kelompok tugas, yaitu sebagai berikut;

  • Komando Penculikan dan Penyergapan dipimpin oleh Letnan Satu Dul Arif 
  • Komando Penguasaan Kota dipimpin oleh Kapten Suradi 
  • Komando Basis dipimpin oleh Mayor(udara) Gatot Sukresno
Komando penculikan dan penyergapan menggunakan nama samara Pasopati, komando penguasaan kota memakai nama samara Bimasakti, dan komando Basis memakai nama samaran Gatotkaca.

Korban


Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:
  1. Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi) 
  2. Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi) 
  3. Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan) 
  4. Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen) 
  5. Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik) 
  6. Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)
Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. 

Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. 

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

Pasca Kejadian

Dikuasainya RRI 


Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI AD, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, 

yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. 

Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal”,

yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. 

Diumumkan pula terbentuknya “Dewan Revolusi” yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo.

Supersemar 


Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret. 

Ia memerintah Suharto untuk mengambil "langkah-langkah yang sesuai" untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. 

Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Suharto untuk melarang PKI.

Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967.

Peringatan


Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September (G-30-S/PKI). 

Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Penumpasan PKI


www.jalansejarah.com

Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, 

semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. 

Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk menumpaskan PKI.

Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November) dan Bali (bulan Desember). 

Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis, perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, 

sementara perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juta orang. 

Namun diduga setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu.

Pengungkapan PKI sebagai dalang dari G30S PKI dalam sidang Makamah Militer Luar Biasa menimbulkkan reaksi hebat dalam masyarakat,


Hal itu berujung pada penumpasan PKI yang tertuang dalam Ketetapan MPR Sementara No. TAP-XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, 

Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, 

dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Baca Juga :
Back To Top