-->

Demokrasi Versus Khilafah (Utopia HTI)

Mengenal Hizbut Tahrir dan Hizbut Tahrir Indonesia

Beberapa bulan yang lalu, pemerintah mengeluarkan PERPPU No 2 tahun 2017 (pada 24 Oktober 2017 disahkan menjadi UU) tentang organisasi kemasyarakatan, yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, 

Pemerintah bersama dengan tujuh fraksi DPR yang setuju adanya UU tersebut berusaha untuk melindungi ideologi negara dari serangan ideologi lain yang dianggap akan merusak tatanan politik Indonesia.

Sebelumnya pada masa orde baru masih berkuasa, pemerintah memberikan ruang gerak yang sempit terhadap organisasi-organisasi yang dianggap menyimpang dari ideologi negara. 

akan tetapi setelah orde baru runtuh, hal itu membuat beberapa organisasi-organisasi kemasyarakatan mulai berani menampakkan dirinya ke permukaan, khususnya adalah organisasi yang berbasis keagamaan. 
 
Salah satu oraganisasi yang akan saya bahas disini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), HTI sebenarnya merupakan cabang dari organisasi Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyudin al-Nabani pada 1953 di Palestina. 

Dan kemudian masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an. Sebenarnya Hizbut Tahrir di Indonesia bukan merupakan partai politik, 

berbeda dengan Hizbut Tahrir di Palestina yang berorientasi pada kegiatan politik, dan beberapa kali berusaha merebut kedaulatan negara di Timur Tengah, demi mewujudkan cita-citanya yaitu mendirikan sebuah negara berbasis khilafah.

Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia

HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) seperti yang telah disebutkan diatas telah dibubarkan oleh pemerintah melalui PERPPU ormas tahun 2017, hal itu merupakan respon dari adanya gerakan yang mengatasnamakan agama yang berusaha untuk menggerogoti sistem politik di Indonesia. 

Maka pemerintah hendak bersikap dengan tegas terkait dengan adanya ormas-ormas  yang mengancam stabilitas politik dan kemasyarakatan di Indonesia.
Terlebih adanya demo 212 yang ketika itu berlangsung di monas Jakarta yang menuntut dipenjarakannnya sosok gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), karena dianggap telah menista Alqur’an. 

Momen  demo itulah yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk berkampanye terkait dengan ideologi organisasi masing-masing, salah satunya adalah HTI.
Keberanian memunculkan diri ke permukaan rupanya tidak diikuti dengan nasib baik yang dialami oleh kelompok HTI, banyak yang menilai bahwa dalang dari adanya demo tersebut adalah karena mulai berkembangnya faham fundamental dalam Islam yang kemudian berafiliasi dalam tubuh organisasi kemasyarakatan.
Bentuk dari adanya perlawanan terhadap pemerintah Indonesia tercermin ketika beberapa massa saat demo seringkali melontarkan kata-kata kotor dan adanya upaya untuk makar terhadap pemerintah. 

Upaya semacam itu nyatanya tidak hanya dipelopori oleh tokoh HTI, terlihat juga beberapa tokoh politik yang berpartisipasi dalam kegiatan melawan pemerintah tersebut.
Maka disini saya mengatakan bahwa HTI merupakan sasaran empuk bagi pemerintah untuk mengamankan ideologi bangsa. 

Pasalnya HTI adalah organisasi kemasyarakatan yang berani tampil di muka dan secara jelas mengkampanyekan ideologinya yaitu ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi Khilafah.
 
Meskipun PERPPU yang dikeluarkan pemerintah tidak terkhusus pada satu organisasi saja, melainkan semua organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, menjadi sasaran pembubaran oleh pemerintah, 

serta nantinya akan menjadi organisasi yang ilegal di Indonesia dan anggotanya juga bisa dipidana.

Baca Juga : Keindahan dibalik "Bid'ah"

Kerancuan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia tentang Demokrasi

Ideologi khilafah yang dikemukakan HTI yaitu merupakan sistem pemerintahan. Artinya sistem pemerintahan yang menggunakan dasar Alqur’an dan hadits sebagai dasar hukum negara. 

Selain itu HTI juga menganggap bahwa demokrasi adalah buatan kafir dan mereka tidak menginginkan Indonesia menerapkan sistem demokrasi (kafir).
Sebenarnya, ideologi politik HTI adalah berdasarkan pada sistem politik nabi Muhammad SAW dan masa Khulafa al-Rasyidin, yaitu dengan menerapkan syariat Islam untuk mengatur kehidupan politik dan kemasyarakatan di sebuah negara, dan sistem yang digunakan adalah sistem “Syura” atau musyawarah. Terdapat kerancuan berpikir di sini. 

Ketika HTI menolak konsep demokrasi, mereka juga menginginkan konsep musyawarah “syura” yang dikembangkan oleh nabi dan para sahabat.

Demokrasi memang berasal dari Barat, namun itu hanya sebatas istilah demokrasinya, akan tetapi substansi dari demokrasi adalah merupakan pengembangan dari “syura” yang dikembangkan oleh nabi dan para sahabat. 

Konsekuensi dari adanya kemajuan zaman adalah adanya juga perkembangan konsep-konsep yang dulunya telah ada dan kemudian disempurnakan oleh generasi sekarang.
Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sebenarnya banyak memberikan nafas segar bagi para pejuang khialafah ini. 

Pasalnya, mereka yang menolak demokrasi pun masih berlindung dibalik baju demokrasi.


Indonesia dan Masa Depan Demokrasi

Saya mencoba menganalisis demokrasi di Indonesia, demokrasi Indonesia sebenarnya bisa saja menjadi bumerang bagi para pejuang penggerogot ideologi negara. 

HTI bisa saja berlindung dibalik demokrasi Indonesia, dan realitanya memang demikian. 
Pemerintah Indonesia bisa saja kehilangan demokrasi ketika tidak memikirkan nasib demokrasi itu sendiri. 

artinya, banyak sekarang berbagai organisasi kemasyarakatan yang berlindung dibalik demokrasi, akan tetapi sangat jelas menolak demokrasi. 

Dan bisa saja itu dijadikan sebagai senjata bagi mereka untuk menggulingkan pemerintahan demokrasi Indonesia.
HTI sebenarnya bisa saja menerapkan strategi semacam itu. 

Ketika mereka menginginkan adanya perubahan sistem, maka yang harus mereka lakukan adalah masuk kedalam sistem tersebut dan kemudian merubahnya. 

Akan tetapi HTI tidak melakukan itu, mereka lebih senang berkampanye di luar menolak sistem secara jelas dan tidak memikirkan akibat yang akan diterima, dan sekarang sudah terbukti bahwa HTI telah diilegalkan oleh pemeritah. 

Saya menilai memang langkah pemerintah sekarang sudah cukup baik dalam menjaga keutuhan demokrasi bangsa.

Tantangan demokrasi Indonesia kedepannya memang akan sangat beragam, dengan berkembangnya zaman dan keberagaman pemikiran yang ada di negara ini, 

bangsa Indonesia diharapkan mampu lebih cerdas dalam memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak.

Pancasila, sebagai falsafah negara sudah sangat sesuai dengan pribadi dan kecenderungan masyarakat Indonesia, tidak ada satu pun dari Pancasila yang bertentangan dengan aturan agama atau bahkan norma-norma yang berkembang di masyarakat. 

Pancasila bukanlah falsafah yang hanya di rumuskan asal-asalan.  

Dengan pertimbangan yang sulit yang kemudian disesuaikan dengan kepribadian masyarakat Indonesia yang plural dan religius inilah maka Pancasila terbentuk.
Apabila ada dasar agama yang digunakan oleh seseorang dan anda termasuk awam dalam dalil agama, 

pada hakikatnya, agama mengajarkan kebaikan, dan tidak mengajarkan permusuhan. 

Maka dari itu perdamian yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia saat ini saya rasa sudah cukup untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjalankan kehidupan yang plural dan multikultural secara baik.
Labels: OPINI

Thanks for reading Demokrasi Versus Khilafah (Utopia HTI). Please share...!

0 Komentar untuk "Demokrasi Versus Khilafah (Utopia HTI)"

Tulis komentarmu di sini

Back To Top