Sejarah Kesultanan Banjar

Berdirinya Kesultanan Banjar


Sejarah Kesultanan Banjar

Di Kalimantan nama Banjar mula-mula dipakai untuk membedakan orang Melayu dan orang Jawa yang berjasa terhadap Sultan Suriansyah, sesuai dengan arti Banjar itu sendiri, yaitu ‘kelompok’.

Sedangkan Banjarmasin berasal dari kata Banjarmasih, yang mengalami perubahan. Perubahan ini ada dua kemungkinan. Pertama, karena lidah asing (Belanda).

Kedua, pedagang-pedagang Jawa dengan layarnya pada musim kemarau, di saat sungai Barito dan Martapura airnya menjadi asin, maka disebutlah Banjarmasin.

Menurut hikayat Banjar, Kesultanan bermula dari konflik istana yang terjadi di kerajaan Daha-Hindu, antara Pangeran Tumemnggung dan Pangeran Samudera.

Dalam pertikaian ini, Pangeran Samudera dapat dikalahkan oleh Pangeran Tumenggung.

Karena itu, Pangeran Samudera pergi berkelana menelusuri ke Tamban, Muhur, Baladean, Belitung dan akhirnya sampai di Pulau Jawa dan meminta bantuan pada Kesultanan Demak, yang ketika itu dipimpin oleh Raden Fatah.

Kesultanan Demak bersedia membantunya, tapi dengan syarat Pangeran Samudera bersedia masuk Islam.

Syarat lain, jika Pangeran Samudera berhasil berkuasa, maka ia ikut bertanggung jawab dalam menyebarkan agama Islam di Kalimantan. S

yarat tersebut disetujui oleh Pangeran Samudera dan dari pihak Kesultanan Demak mengirimkan 1000 bala tentara lengkap dengan persenjataannya.

Dengan bantuan Demak, Pangeran Samudera segera mengerahkan kekuatan sebesar 5000 pasukan. Melihat kekuatan Pangeran Samudera yang begitu besar, Pangeran Tumenggung mengurungkan niatnya untuk berperang dan memilih jalan damai.

Akhirnya, Pangeran Samudera berhasil menjadi sultan pertama di Kesultanan Banjar. Ia diberi gelar Sultan Suriansyah. Rakyat setempat menyebutnya dengan Panembahan Habang.

Perkembangan Kerajaan Banjar


Sultan Suriansyah memerintah dari tahun 1526 hingga 1550.

Pada masa pemerintahannya wilayah Kesultanan Banjar meliputi Tabolang, Barito, Alai, Hamandit, Balangan, Katingan, Sampit, Pambuang, Sukadana, Sanggu, Sambas, Batang Luwai, Karasikan, Kota Waringin, Pasir, Kutai, dan Berau.

Secara keseluruhan daerah-daerah ini terletak di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, sedangkan pusat pemerintahannya beberapa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Di samping memperluas kekuasaannya, Sultan Suriansyah juga berusaha mengembangkan ajaran Islam di Kalimantan.

Hal ini sesuai dengan janjinya dulu, Sultan Suriansyah meminta bantuan pada Kesultanan Demak. Setelah Sultan Suriansyah wafat, ia digantikan oleh puteranya yaitu Sultan Rahmatullah, yang berkuasa pada tahun 1570-1570.

Setelah Sultan Hidayatullah wafat ia digantikan oleh putranya, Sultan Hidayatullah, yang berkuasa pada tahun 1570-1595.

Setelah Sultan Hidayatullah mangkat, maka jabatan sultan oleh puteranya, Sultan Mustain Billah, yang memerintah pada tahun 1595-1620.

Pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah, pusat pemerintahan Kesultanan Banjar dipindahkan ke Kayutangi, Martapura.

Kesultaan Banjar mulai masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah (1594-1620), Sultan Inayatullah (1620-1637), dan Sultan Saidullah.

Pada masa ini, lada menjadi komoditas perdagangan utama di Kesultanan Banjar. Sejak pertengahan tahun 1650 hingga tahun 1850, Kesultanan Banjar banyak disibukkan oleh persoalan konflik istana.

Sebelum Sultan Tahlillah (1700-1745 M) berkuasa, tidak ada peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Kesultanan Banjar.

Baru setelah Sultan Tahilillah berkuasa, berkali-kali Kesultanan Banjar mengalami ketegangan politik yang disebabkan adanya perebutan kekuasaan dalam kerajaan.

Sultan Tamjidillah I (1745-1778 M) merebut kekuasaan dari kemenakannya yang belum dewasa yaitu Sultan Kuning.

Dalam tahun 1747 Tamjidillah membuat kontrak dengan VOC yang menjadi dasar hubungan dagang antara Banjar dan Batavia.

Baca Juga :


Sistem Pemerintahan Kerajaan Banjar


Kerajaan Banjar pada abad ke-17, ada hubungan dengan kerajaan Mataram di Jawa. Hubungan ini memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan kerajaan Banjar.

Cence, sarjana Belanda mengatakan bahwa corak organisasi pemerintah Banjar banyak dipengaruhi oleh Jawa, meskipun bukan Majapahit tapi mungkin dari Demak atau Mataram.

Ia mengambil contoh organisasi kerajaan Kota Waringin yang merupakan bagian dari kerajaan Banjarmasin, yang jelas dipengaruhi oleh Jawa.

Walaupun susunan organisasi  pemerintah dibangun menurut model Jawa, raja dalam kekuasaannya tidaklah mutlak (seabsolut) raja-raja Mataram.

Dalam struktur pemerintahan seorang Mangkubumi merupakan orang yang paling berkuasa dalam menjalankan pemerintahan setelah Raja.

Dia didampingi oleh seorang pengiwa dan seorang panengen. Kemudian dibawah Mangkubumi terdapat empat jaksa yang bertugas mengadili, khususnya memungut denda dan menyita.

Di bawah keempat jaksa itu terdapat lagi empat pengayu jaksa atau mantri bumi, yang membawahi empat puluh mantri kerajaan. Pejabat terakhir ini masing-masing membawahi seratus pegawai.

Sistem Sosial-Ekonomi


Perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang pesat sejak akhir abad ke-16 sampai abad ke-17 masehi. Banjarmasin menjadi kota dagang yang sangat berarti untuk mencapai suatu kemakmuran kerajaan.

Kalimantan Selatan memiliki perairan yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Perdagangan di Banjarmasin pada permulaan abad ke-17 M dimonopoli oleh golongan Tionghoa.

Kuatnya penarikan lada dari mereka untuk perdagangan ke Tiongkok mengakibatkan penanaman lada di Banjarmasin menjadi pesat sekali.

Perahu-perahu tiongkok datang ke Banjarmasin membawa barang-barangnya berupa barang pecah belah dan pulang membawa lada.

Pada masa puncak kemakmurannya di permulaan abad ke-18 M, rata-rata setiap tahunnya mencapai 12 buah perahu Tiongkok yang datang ke Banjarmasin.

Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segi tiga piramid. Lapisan teratas, adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas.

Golongan minoritas ini terdiri dari kaum bangsawan atau keluarga raja yang sebagian memangku jabatan birokrasi dan sebagian lainnya melakukan usaha pribadi,

seperti pedagang atau pemilik usaha pendulangan intan dan emas, semuanya dikuasai oleh famili kerajaan, keluarga dari raja yang dikenal sebagai golongan bangsawan.

Selain itu, pemimpin agama Islam, juga merupakan golongan penguasa tingkat atas yang mengatur semua kegiatan para pedagang, rakyat umum dan para petani.

Penempatan golongan pemimpin agama pada tempat teratas ini didasarkan pada, bahwa agama Islam merakan agama resmi di kerajaan dan pemimpin agama Islam dalam struktur kerajaan adalah satu kesatuan.

Sedangkan golongan mayoritas dalam masyarakat adalah golongan terbawah yang terdiri dari petani, nelayan, pedagang dan lain sebagainya biasa disebut orang jaba.

Perekonomian masyarakat Banjar terdiri atas: Pertanian, Nelayan, dan Industri.

Peran Ulama dalam Kerajaan Banjar

Pertengahan abad ke-18, di Kesultanan Banjar hidup seorang ulama yang cukup terkenal.

Ulama itu adalah Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812). Syaikh ini belajar mendalai Islam di Haramain selama 35 tahun.

Pada tahun 1772, Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari pulang dari Haramain dan diangkat menjadi penasehat kesultanan.

Di samping itu, Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari juga diberi sebidang tanah oleh Sultan Banjar. Di atas tanah itu, ia membangun tempat belajar Islam bagi rakyat Banjar.

Ia juga berhasil menulis dua kitab yang sangat terkenal, yaitu Sabilal Muhtadin dan Kitab Parukunan. Sementara dengan Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, hidup pula seorang ulama sufi di Kesultanan Banjar, dia adalah Syaikh Muhammad Nafis al-Banjari.

Syaikh ini juga banyak belajar pada ulama-ulama sufi terkenal dan pada tahun 1786. Syaikh Muhammad Nafis al-Bnajari menulis sebuah kitab yang berjudul ad-Dur an-Nafis.

Buku ini dilarang beredar luas oleh pemerintah Belanda, karena dianggap bisa berbahaya bagi kedudukan Belanda di Kalimantan.

Hadirnya ulama-ulama tersebut telah banyak mempengaruhi Kesultanan Banjar dalam masalah hukum.

Dengan bantuan para ulama, Kesultanan Banjar berusaha menegakkan hukum Islam dalam masalah keluarga, perkawinan dan pidana.

Kesultanan Banjar menerapkan hukuman bunuh bagi orang Islam yang murtad, hukuman potong tangan bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan pencurian, dan hukuman dera bagi mereka yang terbukti melakukan tindak perzinaan.

Secara hukum, sultan Banjar tak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga “Ulil Amri” bagi seluruh rakyat Banjar. Kedudukan seperti ini sesuai dengan hukum Islam.

Runtuhnya Kerajaan Banjar


Pada tahun 1851, konflik istana Kesultanan Banjar masih berlanjut. Dalam hal ini, ada dua putra mahkota yang bersaing untuk memperebutkan jabatan sultan di Kesultanan Banjar.

Mereka adalah Pangeran Hidayatullah, putra Sultan Muda Andurrahman dari permaisuri Ratu Siti dan Pangeran Tajmidillah, putra Sultan Muda Abdulrrahman dari selir keturunan Cina, yang bernama Nyai Aminah.

Secara Tradisi, kedudukan Pangeran Hidayatullah lebih kuat untuk menggantikan ayanya sebagai sultan, tetapi karena adanya campur tangan dari Belanda, maka yang berhasil menjadi sultan adalah Pangeran Tajmidillah.

Dilihat dari gaya hidupnya, Sultan Tajmidillah memang dekat dengan Belanda. Pada tanggal 8 Agustus 1852, Pangeran Tamjidillah dilantik sebagai Sultan di Kesultanan Banjar sekaligus menrangkap sebagai mangkubumi. Selain dilantik,

Pangeran Tajmidillah diberi Gelar Sultan Sulaiman Muda. Sayangnya, kepemimpinan Tajmidillah tidak disenagi oleh kalanagn istana dan masyarakat.

Melihat kondisi yang tidak kondusif, Sultan Adam al-Wasiq Billah pergi melapor ke Belanda di Batavia.

Laporan itu tidak direspon oleh Belanda, sehingga kondisi ini membuat pangeran Antasari (seorang keluarga istana Banjar), bergerak memimpin gerakan rakyat Banjar menentang kekuasaan Tajmidillah yang disokong oleh Belanda.

Gerakan Pangeran Antasari ini didukung oleh Pangeran Hodayatullah, Kyai Adipati Anom, Tumenggung Surapati, Pembakal Suli, Kyai Langlang, dan haji Buyasin.

Gerakan Pangeran Antasari berhasil memobilisasi rakyat Banjar untuk berjuang melawan Belanda yang bersekongkol dengan Tajmidillah.

Pada tanggal 28 April 1859, Pangeran Antasari berperang melawan Belanda dan Tajmidillah. Mula-mula pasukan Pangeran Antasari menyerbu Belanda di pertambangan batu bara.

Pada 25 Juni 1859 Sultan Tajmidillah dipecat oleh Belanda karena tidak mampu meredam gerakan yang dilancarkan oleh Pangeran Antasari.

Setelah berperang beberapa tahun, akhirnya pada tahun 1862, Pangeran Hidayatullah menyerah dan dibuang oleh Belanda ke Cianjur.

Setelah Pangeran Hidayatullah menyerah, maka Pangeran Antasari segera dinagkat menjadi pemimpin rakyat Banjar yang baru.

Sebagai pemimpin rakyar Banjar, Pangeran Antasari diberi gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin.

Pangeran Antasari melanjutkan perjuangan rakyat Banjar sampai tanggal 11 November 1862. Perjuangan selanjutnya dipimpin oleh putranya, yaitu Muhammad seman.

Muhammad Seman melanjutkan perjuangan rakyat Banjar sampai pada tahun 1905. Muhammad Seman lebih memilih mati sayhid di tangan musuh dari pada merelakan rakyat Banjar dijajah oleh Belanda.

Baca Juga :

Labels: SEJARAH INDONESIA

Thanks for reading Sejarah Kesultanan Banjar. Please share...!

0 Komentar untuk "Sejarah Kesultanan Banjar"

Tulis komentarmu di sini

Back To Top